NEWS
-
Setoran Pajak Baru Terkumpul Rp 1.196 Triliun Per Agustus 2024
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengumumkan penerimaan pajak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.196,54 triliun. Jumlah itu setara dengan 60,16% dari target yang ditetapkan tahun ini Rp 1.988,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak Agustus 2024 itu turun 4,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, penurunannya mulai mengalami perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. “Dari […]
-
Industri Tambang & Pengolahan Mulai Loyo, Setoran Pajak Merosot Tajam
Sektor industri pengolahan dan pertambangan dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari setoran pajak yang merosot tajam per Agustus 2024. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, total penerimaan pajak sendiri selama 8 bulan tahun ini senilai Rp 1.196,5 triliun atau turun 4% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu Rp 1.247 triliun. […]
-
Fitur Simulator Coretax Belum 100 Persen, DJP: Dilengkapi Bertahap
Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan terus melengkapi fitur-fitur yang tersedia dalam simulator coretax administration system (CTAS)secara bertahap. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan fitur-fitur simulator coretax yang diprioritaskan oleh DJP adalah yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta membayar dan melaporkan pajak. “Kita selesaikan secara bertahap terutama yang berkaitan dengan wajib pajak dalam konteks layanan […]
-
DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 53 Persen, PPh Badan Paling Tinggi
Ditjen Pajak (DJP) mencatat nilai restitusi pajak periode Januari hingga Agustus 2024 tumbuh 52,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan total restitusi pajak pada Januari hingga Agustus 2024 sudah mencapai Rp216,85 triliun. Pada Januari hingga Agustus 2023, realisasi restitusi pajak hanya senilai Rp141,95 triliun. “Restitusi ini akan mengurangi jumlah […]
-
RI Ogah Ikut ‘Perang Tarif Pajak’, Siap Kejar Pengusaha Nakal!
Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan penerapan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) dengan OECD. Implementasinya di dalam negeri akan ditetapkan dalam peraturan presiden dan peraturan teknis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Kami akan siapkan perpresnya, dan peraturan teknisnya nanti di DJP dan kami akan laporkan ke OECD, baru setelah itu akan efektif,” kata […]
WA only