NEWS
-
Pengenaan PPN 12%, Pemerintahan Prabowo Siapkan PP Pengecualian
Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang barang/jasa yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Sebelumnya, Prabowo menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan selama ini sudah ada beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang/jasa yang […]
-
Penaikan PPN 12% Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah membeberkan Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp1.517,53 triliun, atau hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun ini, Said menyebut target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. “Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama […]
-
Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta mendorong penerimaan negara lebih besar. Menurutnya, PR pemerintah masih cukup banyak terkait kebijakan penjualan barang mewah. Pasalnya, distorsi pemungutan pajak barang mewah banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat kelas atas untuk berbelanja […]
-
Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan […]
-
Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Manipulasi Pajak Dikhawatirkan Bakal Marak
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai keputusan pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen secara selektif untuk barang mewah hanya akan mempersulit pelaksanaannya di lapangan. “Iklim perpajakan kita jadi semakin rumit,” katanya ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 6 Desember 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, kata Wijayanto, dengan kebijakan tarif PPN yang berbeda-beda, pemberlakuan […]
WA only