NEWS
-
Tokocrypto jadi penyetor pajak kripto terbesar di RI
Tokocrypto menyetor pajak senilai Rp45 miliar pada Maret 2024, yang menjadikan perusahaan tersebut sebagai penyetor pajak kripto terbesar di Indonesia. Kontribusi tersebut membuat platform perdagangan aset kripto itu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi terbesar di Indonesia dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I (Kanwil DJP Jaksel I). “Hal ini […]
-
Sederet Insentif Pajak buat Pekerja-UMKM di IKN
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan para pengusaha hingga masyarakat yang berkegiatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berbagai insentif pajak menarik. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, […]
-
Upload e-Faktur Paling Telat Tanggal 15, Tak Terpengaruh Tanggal Merah
Faktur pajak yang dibuat pada masa Mei 2024 perlu di-upload paling lambat pada 15 Juni 2024. Batas unggah e-faktur ini tidak terpengaruh hari libur nasional atau cuti bersama. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022, faktur pajak wajib diunggah ke Ditjen Pajak (DJP) menggunakan aplikasi e-faktur paling lambat tanggal […]
-
Senator Minta PPN Batal Naik ke 12%, Sri Mulyani Serahkan ke Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan terkait kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun depan yang rencananya sebesar 12% saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Pertanyaan itu salah satunya dilontarkan oleh Anggota DPD Achmad Sukisman Azmy. Ia mengatakan, sejak wacana rencana kenaikan pajak itu muncul ke publik, banyak masyarakat yang […]
-
Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah berikutnya untuk memutuskan apakah tarif PPN tetap akan dinaikkan dari 11% menjadi 12% atau tidak pada tahun depan. Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% ke 11% lalumenjadi 12% telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Bila penahapan tersebut hendak ditunda, pemerintah berikutnya dapat mengambillangkah […]
WA only