NEWS
-
Pemerintah Tebar Insentif di IKN: Pekerja-UMKM Bebas Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 yang merinci mekanisme pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui aturan ini, para pengusaha hingga masyarakat yang bekerja di IKN nanti akan diberi sejumlah insentif pajak.Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, […]
-
DJP Minta Anggaran Jumbo Agar Tak Berburu Lagi di Kebun Binatang
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,87 triliun. Salah satu mata anggaran terbesar adalah untuk perluasan basis pajak atau ekstensifikasi pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pagu indikatif yang diajukan DJP terdiri dari dua mata anggaran, yaitu untuk fungsi utama dan fungsi […]
-
Belanja Perpajakan Terus Merangkak Naik, BKF: Ikuti Aktivitas Ekonomi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut estimasi belanja perpajakan terus mengalami kenaikan sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Febrio mengatakan belanja perpajakan pada tahun ini diestimasi akan mencapaiRp352,8 triliun atau naik 9,1% dari tahun sebelumnya Rp323,5 triliun. Meski demikian,rasio belanja perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB diperkirakan tetap konstan. “Untuk rasionya terhadap PDB ini […]
-
Restitusi Pajak Melonjak, Ini Biang Keroknya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga April 2024. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, realisasi restitusi pajak hingga 30 April 2024 mencapai Rp 110,64 triliun atau meningkat 81,67% secara tahunan alias year on year (YoY). Pada periode yang sama tahun lalu, nilai restitusi pajak hanya […]
-
DPR: Belanja Perpajakan Belum Memberikan Dampak Optimal ke Perekonomian
Komisi XI DPR menyoroti efektivitas belanja perpajakan yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini perlu ada kejelasan mengenai sektor yang menerima dampak belanja perpajakan dan kompensasi ke dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan bila pemerintah memberikan belanja perpajakan dalam bentuk bea masuk untuk kebijakan hilirisasi maka […]
WA only