NEWS
-
Setoran Pajak Dana Desa Tidak Sesuai, Petugas Pajak Adakan Kunjungan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi menyelenggarakan kunjungan kerja ke Kantor Desa Way Pisang dan Lembasung yang berlokasi di Kecamatan Way Tuba dan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada 16 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan Account Representative (AR) Ananda Eka Yusmanto dan Novandy Kurniawan untuk menindaklanjuti realisasi penyetoran pajak atas dana desa di […]
-
Gali Potensi Pajak Kripto, DJP Dapat Data dari Australia
Guna menggali potensi pajak dari sektor ekonomi digital, Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim telah mendapatkan data dan informasi perpajakan dari otoritas pajak Australia, Australian Taxation Office (ATO). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan data dari ATO tersebut akan digunakan untuk menggali potensi pajak pada sektor ekonomi digital, utamanya penghasilan dari transaksi […]
-
Insentif Bebas PPN Perumahan Sumbang 0,1% Pertumbuhan Ekonomi RI
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan program Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) berhasil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pada 2023 kebijakan ini menyumbang 0,1% kepada Produk Domestik Bruto (PDB). “Di akhir 2023 kemarin sebenarnya sudah dihitung, program ini mulainya kan di kuartal 4 2023 dan sudah memberi dampak […]
-
DJP Target Kumpulkan Tunggakan Rp 12,7 T dari Wajib Pajak Tahun Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan bisa mengumpulkan Rp 12,7 triliun piutang pajak pada 2024. Kewajiban itu akan ditagihkan kepada sejumlah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan. Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak DJP Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (10/6/2024). “Target […]
-
Ikuti Keekonomian Lapangan, Bagi Hasil dan Insentif Migas Bisa Diubah
Melalui menteri ESDM, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan besaran bagi hasil serta menetapkan bentuk dan besaran insentif kegiatan usaha hulu migas di bawah skema bagi hasil gross split. Mengacu pada bagian penjelasan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 53/2017, penyesuaian besaran bagi hasil dilakukan apabila perhitungan keekonomian lapangan atau beberapa lapangan diketahui tidak mencapai […]
WA only