NEWS
-
DPR: Belanja Perpajakan Belum Memberikan Dampak Optimal ke Perekonomian
Komisi XI DPR menyoroti efektivitas belanja perpajakan yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini perlu ada kejelasan mengenai sektor yang menerima dampak belanja perpajakan dan kompensasi ke dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan bila pemerintah memberikan belanja perpajakan dalam bentuk bea masuk untuk kebijakan hilirisasi maka […]
-
Kemenkeu Kantongi Rp 1,1 Triliun dari Hasil Tagih ke Penunggak Pajak
Kementerian Keuangan menggencarkan upaya penagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap perusahaan-perusahaan atau wajib bayar (WB) yang menunggak. Hal ini direalisasikan melalui automatic block system (ABS). Sistem ini membuat pihak-pihak yang menunggak pembayaran PNBP akan mendapatkan sanksi berupa blokir layanan dari kementerian dan Lembaga (KL). Realisasi sistem ini berdasarkan pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor […]
-
Ini Penyebab Restitusi Pajak Tembus Rp 110,64 Triliun Per April 2024
Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga April 2024. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, realisasi restitusi pajak hingga 30 April 2024 mencapai Rp 110,64 triliun atau meningkat 81,67% dari nilai restitusi pajak di periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 60,9 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan […]
-
DJP ajukan pagu indikatif Rp6,87 triliun untuk 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp6,87 triliun untuk tahun anggaran 2025. “Secara keseluruhan, kebutuhan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,87 triliun,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Pagu tersebut terdiri atas dua fungsi anggaran, […]
-
Mimpi Prabowo Bentuk BPN, Emang Bisa Naikkan Rasio Pajak?
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan, apakah target pertumbuhan tax ratio itu akan dicapai melalui pembentukan badan tersebut. Namun, dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah justru menyatakan BPN belum […]
WA only