NEWS
-
Pemkot Lhokseumawe Rilis Tarif Pajak Daerah Terbaru, Ini Perinciannya
LHOKSEUMAWE, Pemkot Lhokseumawe, Aceh memerinci ketentuan pajak daerah yang berlaku di wilayahnya melalui Qanun Kota Lhokseumawe 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Qanun tersebut dirilis untuk memerinci pokok-pokok kebijakan pajak yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “Wanun ini dimaksudkan guna memberikan […]
-
Australia Minta Saran ke OECD Soal Pajak Kripto
Jakarta. Australia, dengan jumlah ATM kripto terbesar di dunia, dikabarkan tengah meminta saran dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terkait penerapan perpajakan pada industri kripto. Mengutip Cryptonews, Senin (25/11/2024) Departemen Keuangan Australia dilaporkan meminta saran terkait kerangka kerja perpajakan atas aset digital, dengan masukan paling lambat Januari mendatang. Masukan dari konsultasi tersebut difokuskan […]
-
Komisi Informasi Pusat: Masyarakat Terbebani Pungutan Pajak yang Semakin Meningkat
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin tertekan akibat beban pajak yang terus meningkat. Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengatakan, saat ini masyarakat sudah menghadapi berbagai pungutan pajak yang memberatkan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak atas bonus, hingga pajak konsumsi. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi […]
-
Coretax Bikin Risiko Telat Setor Pajak Berkurang, Begini Penjelasannya
Salah satu keuntungan menggunakan fitur deposit pajak melalui coretax ialah berkurangnya risiko keterlambatan pajak. Hal ini disebabkan tanggal pengisian deposit pajak akan diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. Apabila pengisian dilakukan beberapa kali, selama ada sisa saldo dari pengisian paling awal maka tanggal pengisian paling awal lah yang menjadi tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. […]
-
PPN Jadi 12%, Komisi Informasi Sebut Kemenkeu Tak Terbuka ke Masyarakat
Komisi Informasi Pusat menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kurang terbuka terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 90% informasi yang ada di badan publik harus terbuka. Hanya […]
WA only