NEWS
-

Hippindo Ungkap Alasan Kebutuhan Pokok Bisa Kena Dampak PPN 12 Persen
Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan kebutuhan pokok bisa terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Khususnya barang kebutuhan yang dijual di pengecer atau retail. Tutum mengatakan bahan pokok yang tidak terdampak jika dijual pada tingkatan curah seperti misalnya dari petani. “Tetapi kalau di-repack, di-packaging, sudah dijual […]
-

Ketimbang Kerek Tarif PPN 12%, Pengamat Usul Kembalikan Tarif PPh Badan 25%
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengusulkan, pengembalian tarif pajak penghasilan (PPh) Badan menjadi 25% sebagai solusi untuk meredam polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ia menilai, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat yang akan terbebani dengan kenaikan tarif PPN. “Mengembalikan tarif PPh Badan menjadi 25% […]
-

3 Jenis Pajak Ini Belum Tersentuh dalam UU HPP, Kenapa Kenaikan PPN 12 Persen yang Jadi Prioritas?
Merespons wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat menyoroti tiga jenis pajak yang belum dijalankan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dia mempertanyakan mengapa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12% menjadi prioritas padahal ada tiga objek pajak lain yang juga […]
-

WP Gagal Cetak SKF Perpanjangan Izin, Ternyata Punya Utang Pajak
Seorang wajib pajak mendatangi kantor pajak, KP2KP Nanga Pinoh di Kalimantan Barat untuk meminta bantuan petugas. Dirinya ingin mengajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai salah satu syarat perpanjangan izin usaha ke dinas terkait. Namun, setelah dicek oleh petugas pajak ternyata wajib pajak yang bersangkutan masih memiliki tunggakan pajak senilai Rp1 juta. Kondisi tersebut membuat dirinya […]
-

Kenaikan Tarif Jadi PPN 12%, The Prakarsa Sebut Kenaikan PPN 2022 Saja Tak Berhasil
Lembaga Riset The PRAKARSA menilai Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal tahun 2025 yang dilansir pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, di tengah kondisi penurunan daya beli masyarakat merupakan kebijakan yang kurang tepat. Pasalnya, upaya pemerintah menaikkan PPN pada tahun 2022 silam nyatanya belum mampu untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak […]
WA only