NEWS
-
Pakai Tarif PPh Final 0,5% Perlu Suket Dahulu? Ini Kata Kring pajak
Wajib pajak dapat langsung memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sepanjang telah memenuhi kriteria seperti diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Kring Pajak menyatakan tarif PPh final UMKM dapat langsung dimanfaatkan wajib pajak tanpa perlu mendapatkan surat keterangan PP 55/2022 terlebih dahulu. Menurut Kring Pajak, surat keterangan PP […]
-
Sasar 10.000 Unit Rumah, Pemerintah Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah
Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif […]
-
Mengenal NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2
Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban […]
-
DKI Jakarta Kantongi Pendapatan Rp19,1 Triliun, Pajak Hiburan hingga Kendaraan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaporkan kinerja perpajakan, termasuk pajak dan bea, mencapai Rp19,1 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024. Bapenda DKI Jakarta mencatat jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar Rp54,75 triliun. “Realisasi penerimaan sebesar Rp 19,10 triliun tersebut berasal dari 3 jenis […]
-
NIK-NPWP Berlaku Bertahap, Wajib Pajak Masih Bisa Lakukan Pemadanan
Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2024 yang salah satunya memberlakukan NIK sebagai NPWP secara bertahap. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Menurutnya, semua proses pemadanan dapat dilakukan melalui DJP Online. “Terdapat data yang harus valid agar NIK […]
WA only