NEWS
-
DKI Atur Bagian NJOP yang Jadi Dasar Penghitungan PBB, Hunian Cuma 40%
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan bagian dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB). Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) 17/2024, ditetapkan hanya sebesar 40% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP yang digunakan untuk penghitungan PBB atas objek PBB berupa hunian. “Hunian adalah bangunan yang tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya […]
-
WP OP Beromzet kurang dari Rp500 Juta, Perlukah Pemotong Bikin Bupot?
Pemotong pajak yang menggunakan jasa dari wajib pajak UMKM—meskipun memiliki surat pernyataan bahwa omzetnya di bawah Rp500 juta—tetap harus membuat bukti potong melalui e-bupot unifikasi. Contact Center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi dengan orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta tetap harus dibuatkan bukti […]
-
Dua Sektor Ini Dinilai Masih Perlu Mendapat Insentif Pajak Tahun Depan
Belanja perpajakan atau tax expenditure merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sering digulirkan ketika perekonomian sedang sulit atau sedang tidak baik-baik saja. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tujuan dari belanja perpajakan ialah untuk menjaga kondisi ekonomi resilience atau kemampuan untuk bertahan secara ekonomi ketika ekonomi sulit. “Contoh empiriknya adalah kebijakan […]
-
PPN Tetap 11% atau Naik Jadi 12%? Pemerintah Tak Bisa Tentukan Sendiri
Target penerimaan perpajakan yang diusulkan oleh Kemenkeu dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 masih belum memperhitungkan tarif PPN pada tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan besaran tarif PPN pada tahun depan masih akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR. “Ini kan bagian pembicaraan pendahuluan. Jadi itu nanti […]
-
Peneliti: Banyaknya Insentif Pajak bagi Perusahaan Pangkal Rendahnya Rasio Penerimaan Negara ASEAN
Peneliti The PRAKARSA, Bintang Aulia Lutfi, menilai banyaknya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan justru merupakan pangkal masalah rendahnya rasio penerimaan negara-negara ASEAN. Menurut dia, kelonggaran itu telah mendorong penurunan tarif minimum pajak. “Terdapat penurunan rata-rata tarif minimum pajak (Corporate Income Tax/CIT) dari 0,85 persen menjadi 20,85 persen,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, […]
WA only