NEWS
-
Ditjen Pajak Revisi Struktur Tarif Efektif PPh
Ditjen Pajak ingin struktur dan skema TER menyederhanakan pemotongan PPh 21 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan besaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sejak 1 Januari 2024 lalu. Namun kini, otoritas tengah mengkaji penyempurnaan struktur tarif dan skema pemotongan pajak tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan […]
-
Setoran Pajak Daerah Awal Tahun 2025 Turun 32%
Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi pajak daerah hingga Januari 2025 baru mencapai Rp 12,63 triliun. Realisasi ini setara 4,34% dari pagu tahun ini sebesar Rp 281,26 triliun. dalam Portal Data APBD yang diunggah oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, ralisasi tersebut mengalami penurunan 32,46% dari Januari 2024 yang mencapai Rp 18,7 triliun. […]
-
Realisasi Stagnan, Gubernur Perintahkan Bapenda Kejar Pajak Daerah
Gubernur Riau Abdul Wahid memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Abdul Wahid mengatakan realisasi pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Menurutnya, basis pajak perlu diperluas agar penerimaan daerah mampu tumbuh setiap tahun. “Mengapa pendapatan kita stagnan, sementara jumlah kendaraan dan penggunaan BBM terus meningkat setiap tahun? Harus ada solusi agar penerimaan pajak […]
-
Setoran Pajak Januari 2025 di Beberapa Daerah Ambles!
Penerimaan pajak mengalami kontraksi di sejumlah daerah, meskipun juga ada yang tumbuh positif, seperti di kawasan Sumatera. Bengkulu menjadi salah satu daerah di kawasan Sumatera yang mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 11% hingga 31 Januari 2025. Di daerah lain, penerimaan pajak yang tumbuh ialah di kawasan Kalimantan Timur dan Utara yang tumbuh 23,4% untuk penerimaan […]
-
Bikin Unit Baru, Gubernur Ingin Mudahkan WP Bayar Pajak Kendaraan
Gubernur Riau Abdul Wahib menyoroti stagnasi penerimaan pajak daerah Provinsi Riau yang stagnan pada level Rp1,5 triliun pada 2023 dan 2024. Menurut Wahid, stagnasi pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan oleh lemahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). “Bapenda ini adalah kas daerah. Uang dan nafas kita ada di sini. […]
WA only