NEWS
-
Setoran PPh Badan Turun 34,5% di Semester I-2024, Bisa Naik di Semester II?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor […]
-
Setoran Pajak Anjlok, Sri Mulyani Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini. Diketahui, penerimaan pajak anjlok 7,9% yoy menjadi Rp 893,8 triliun di semester I 2024. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengaan […]
-
Pemotong Diimbau Pakai NPWP 16 Digit untuk Bupot Mulai Masa Juli 2024
Pemotong atau pemungut pajak diimbau untuk menggunakan NPWP 16 digit dalam pembuatan bukti potong mulai masa pajak Juli 2024. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 10/7/2024. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan pembuatan bukti potong, baik untuk unifikasi, PPh Pasal 21/26, serta instansi pemerintah sudah dapat […]
-
DJP Jaksel I Gelar Perkara Pajak dengan Kejagung
Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I menggelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka pembahasan usul penghentian penyidikan atas tersangka RH pada tanggal 25 Juni 2024. Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang mengedepankan asas ultimum remedium melalui pemberian kesempatan kepada tersangka untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara beserta […]
-
Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Ini Kata Luhut
Defisit APBN tahun 2024 diproyeksi lebih besar dari target yang ditetapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui hal ini terjadi lantaran masih adanya inefisiensi di berbagai sektor. “Banyak penerimaan negara potensial yang belum kita ambil dari sini,” jelas Luhut melalui media sosial pribadinya, Selasa (9/7). Dia mencontohkan pada sektor […]
WA only