NEWS
-
Aturan Baru Pajak UMKM, Influencer & Selebgram Tak Lagi Nikmati Tarif PPh 0,5%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram. Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang […]
-
PP 20/2026 Cegah Penyalahgunaan PPh Final UMKM oleh Usaha Besar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan revisi PP 55/2022 melalui PP 20/2026 bertujuan mencegah penyalahgunaan PPh final UMKM oleh perusahaan besar. Purbaya mengatakan selama ini skema PPh final yang ditujukan untuk UMKM masih kerap disalahgunakan oleh perusahaan besar. “Kalau naik kelas ya sudah, jangan minta yang murah-murah amat. Kan akal-akalannya dibagi-bagi perusahaannya. Ketahuan juga sekarang […]
-
Coretax DJP Tak Dapat Diakses Sementara
Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengumumkan akan melakukan pemeliharaan sistem Coretax DJP. Seluruh layanan perpajakan berbasis sistem tersebut tidak akan dapat diakses selama beberapa hari, mulai awal Juni 2026. Dalam pengumuman resmi Nomor PENG-35/PJ.09/2026, Ditjen Pajak menyatakan bahwa penghentian sementara layanan (downtime) dilakukan untuk meningkatkan kapasistas sistem guna memberikan layanan yang lebih […]
-
Relaksasi Tak Kerek Kepatuhan Wajib Pajak
Realisasi pelaporan SPT per 31 Mei 2026 mencapai 13,59 juta atau 71% dari total wajib lapor Pelonggaran bagi wajib pajak badan, termasuk soal pelaporan Surat Pembe-ritahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), belum berdampak signifikan terhadap tingkat pemenuhan pelaporan pajak nasional. Hingga akhir bulan lalu, pelaporan SPT masih di bawah target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) […]
-
Insentif Pajak untuk Devisa Hasil Ekspor
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan untuk mendorong eksportir menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi aturan baru pengelolaan DHE SDA yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di perbankan […]
WA only