NEWS
-
Temuan Berulang, BPK Catat DJP Tak Optimal Tagih Tunggakan Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti tingginya piutang pajak yang belum ditagih secara optimal oleh Ditjen Pajak (DJP). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023, BPK menyatakan bahwa sejak tahun lalu DJP telah diminta untuk melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan dan melakukan penagihan aktif sesuai ketentuan. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. “Berdasarkan […]
-
PKB Hingga BBNKB, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Sulawesi Barat
Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan provinsi ke-33 di Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004. Provinsi yang beribu kota di Mamuju ini dihuni oleh sekitar 1.457.481 penduduk pada 2023. Dari sisi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mencatat jumlah pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp461,27 miliar pada 2023. […]
-
AR Kunjungi Alamat Pengusaha Tambang, Konfirmasi soal Kewajiban Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup melakukan kunjungan kepada salah satu wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan di Desa Westkust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu pada 24 April 2024. Dalam kunjungan tersebut, KPP menugaskan Account Representative (AR) Seksi Pengawasan IV Adhiah Juliarti Harahap untuk bertemu langsung dengan wajib pajak bersangkutan serta menjelaskan […]
-
Bulan Terakhir Pemadanan NIK & NPWP, Awas Risiko Jika Tak Dilakukan!
Juni menjadi bulan terakhir Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila Anda telat melakukannya maka ada risiko yang harus ditanggung. Kewajiban setiap WP untuk memadankan NIK sebagai NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, batas waktu yang diberikan […]
-
Wah! Pengawasan Pajak Bakal Diperkuat, Prioritas untuk HWI dan WP Grup
Pemerintah memasukkan pengawasan terhadap wajib pajak high wealth individual (HWI) dan wajib pajak grup ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. Topik ini mendapat sorotan dari netizen dalam sepekan belakangan. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, prioritas pengawasan terhadap wajib pajak tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan […]
WA only