NEWS
-
Cek 4 Fakta Diskon PPN Rumah 100% Berlaku hingga Desember 2024
Pemerintah memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% berlaku sampai Desember 2024. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari yang lalu. Berikut fakta mengenai diskon PPN rumah 100% yang dirangkum Okezone, Senin (2/9/2024). […]
-
Sri Mulyani Siapkan Redesain Insentif, Sesuaikan Pajak Minimum Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana redesain kebijakan insentif pajak ini mulai dibahas bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Alasannya, rencana implementasi pajak minimum global akan memengaruhi pola arus investasi di level global. “Untuk itu, pemerintah perlu mendesain kebijakan secara cermat agar dapat memanfaatkan momentum tersebut,” katanya melalui Instagram @smindrawati, Senin (2/9/2024). Sri Mulyani […]
-
Tiga Kantor Pajak di Jateng Gelar Sita Serentak, Truk-Mobil Diamankan
Tiga kantor pelayanan pajak (KPP) pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II, yakni KPP Pratama Temanggung, KPP Pratama Magelang, dan KPP Pratama Kebumen, melakukan sita serentak terhadap 6 penunggak pajak. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah II Sri Mulyono mengatakan penyitaan merupakan rangkaian dari upaya penagihan aktif […]
-
Tak Kunjung Lunasi Tunggakan Pajak, Cincin Emas Milik WP Dilelang KPP
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bulukumba melelang barang sitaan pajak berupa cincin emas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Makassar pada 27 Juli 2024. Juru sita pajak negara dari KPP Pratama Bulukumba Ilham Ellan mengatakan lelang barang sitaan pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme open bidding melalui laman www.lelang.go.id. Adapun aset yang dilelang berupa […]
-
WP Bisa Ajukan Pengurangan-Penghapusan Sanksi, Simak Lagi Ketentuannya
Wajib pajak yang merasa ‘keberatan’ dengan besaran sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Sanksi administrasi yang dimaksud dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan yang terutang. Terhadap sanksi tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sesuai dengan […]
WA only