NEWS

  • DJP Online Error 500, Penyebab dan Cara Mengatasinya

    DJP Online Error 500, Penyebab dan Cara Mengatasinya

    Saat hendak melaporkan SPT Pajak secara daring melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beberapa kode error terkadang muncul. Salah satunya, adalah DJP Online Error 500 yang membuat wajib pajak tidak dapat melanjutkan prosesnya. Kode error 500 yang muncul pada halaman DJP Online umum terjadi pada musim pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan pada aplikasi e-Filing […]

  • Pemerintah Disarankan Melakukan Relaksasi Tarif PPN

    Pemerintah Disarankan Melakukan Relaksasi Tarif PPN

    Pemerintah disarankan untuk melakukan relaksasi terhadap penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan relaksasi itu memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” […]

  • Jokowi Kumpulkan Menkes hingga Sri Mulyani Bahas Pajak Industri Kesehatan

    Jokowi Kumpulkan Menkes hingga Sri Mulyani Bahas Pajak Industri Kesehatan

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024. Mereka akan membahas soal relaksasi pajak industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, berdatangan di pintu Istana Negara pada Selasa pagi, sekitar pukul 09.15 WIB.  […]

  • Ringankan Ekonomi, Pemkab Beri Pemutihan PBB Hingga September 2024

    Ringankan Ekonomi, Pemkab Beri Pemutihan PBB Hingga September 2024

    Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan insentif itu diberikan untuk meringankan ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Insentif tersebut mulai berlaku pada hari ini. “Pemkab memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 mulai 1 Juli hingga […]

  • Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual

    Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual

    Aplikasi e-bupot 21/26 versi 2.0 sudah mengakomodasi pendistribusian bukti potong secara otomatis kepada pihak yang dipotong. Ditjen Pajak (DJP) menambahkan fitur baru yang dapat mendistribusikan secara otomatis setiap bukti potong PPh Pasal 21 yang dibuat oleh pemotong ke akun DJP Online pihak yang dipotong. Fitur ini memberikan kemudahan baik bagi pemotong maupun pihak yang dipotong. […]

WhatsApp WA only