NEWS
-
Begini Kata Kemenkeu Soal Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membentuk kelompok kerja (pokja) internal untuk mendukung penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi, pokja perlu dibentuk agar pengalihan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Di Kemenkeu ada konsolidasi supaya nanti […]
-
Jalan 4 Bulan, Sri Mulyani Baru Kantongi Pajak Segini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran pajak yang sudah dipungut sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari Januari-April 2024. Dia menjelaskan, angka ini setara dengan 31,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2024 ini. Tercatat juga peningkatan dari pengumpulan perbulannya sejak awal tahun. Jika dirinci, Kementerian Keuangan mengumpulkan pajak sebesar Rp 149,25 triliun di […]
-
Jika Aktivitas Ekonomi Berubah, DJP Jalankan Dinamisasi PPh Pasal 25
Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pengawasan sebagai respons atas turunnya penerimaan pajak pasca pelaporan SPT Tahunan pada April 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengawasan tersebut dilakukan atas pembayaran pajak tahun berjalan. Jika pada tahun berjalan ada kenaikan harga komoditas dan pajak terutang berpotensi naik, DJP bisa melakukan dinamisasi. “Kami akan mengawasi terus. Kalau aktivitas […]
-
Banyak Insentif IKN, Kemenkeu: Tidak Akan Gerus Basis Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan menyatakan pemberian berbagai insentif perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terlalu berdampak pada penerimaan negara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan berbagai insentifperpajakan ini diberikan untuk menarik lebih banyak investor di IKN. Pemberianinsentif juga tidak akan menggerus basis penerimaan yang sudah ada (existing). “Pemberian insentif ini tidak akan menggerus […]
-
Pengusaha Bangun Tol hingga Mal di IKN Dapat Pengurangan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan itu berisi insentif pajak bagi pengusaha yang mau membangun infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur. Kebijakan itu telah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 29 April 2024. Pada pasal 2, angka 1 […]
WA only