NEWS
-
Wajib Pajak di Malang Dimasukkan ke Penjara, Buat Faktur Fiktif dan Tak Setor PPN
Wajib pajak di Malang, Jawa Timur dengan insial S yang juga Direktur CV RPT divonis penjara 2 tahun serta total denda sebesar Rp647,15 juta. Pengusaha bidang pembuatan alat pengangkat dan pemindah (conveyor) itu tidak melaporkan pajak yang telah dipungut dari faktur yang diterbitkan. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak […]
-
Turun 9,29%, Penerimaan Pajak Capai Rp 624,19 Triliun di Periode Januari-April 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini setara 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Berdasarkan hitungan Kontan, penerimaan pajak tersebut terkoreksi cukup dalam mencapai 9,29% secara tahunan (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp […]
-
Realisasi Setoran Pajak April 2024 Mulai Loyo, Capai Rp624,19 Triliun
Pemerintah hingga akhir April 2024 telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun. “Penerimaan pajak kita sampai akhir April mencapai Rp624,19 triliun, ini artinya 31,38% dari target APBN dikumpulkan sampai akhir April,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024). Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga April 2024 tersebut turun 9,3% […]
-
Setoran Pajak Pertambangan Anjlok, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini terkoreksi 9,29% secara tahunan (YoY) atau baru mencapai 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkoreksi sangat dalam dengan neto sebesar 63,8% di […]
-
Kemenkeu sebut insentif pajak di IKN tidak menggerus basis penerimaan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai, pemberian insentif pajak untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mengganggu basis penerimaan yang sudah ada. Insentif tersebut utamanya diberikan untuk menarik lebih banyak pihak swasta untuk berinvestasi di IKN. “Prinsipnya adalah kita ingin melihat penanaman modal yang baru di IKN, lalu juga menimbulkan crowd […]
WA only