NEWS
-
Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai
Ditjen Pajak (DJP) kembali memperbarui aplikasi e-bupot 21/26. Terdapat 1 fitur baru dalam aplikasi e-bupot 21/26 versi 2.0, yaitu pendistribusian bukti potong PPh Pasal 21 secara otomatis. Setelah pemotong membuat bukti potong PPh Pasal 21 lewat e-bupot 21/26, bukti potong akan langsung didistribusikan secara otomatis kepada pihak yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21. Bukti potong […]
-
DJP Catat 670.000 NIK Belum Terintegrasi dengan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 Juni 2024 masih ada 670.000 atau 0,9% dari total Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih harus dipadankan. Adapun target pemadanan tersebut sebanyak 74,68 juta. Artinya, 74 juta atau 99,1% wajib pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP. Direktur […]
-
Pemerintah Disarankan Melakukan Relaksasi Tarif PPN
Pemerintah disarankan untuk melakukan relaksasi terhadap penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan relaksasi itu memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side […]
-
Bapenda Jakarta: NIK Wajib Pajak PBB Harus Diperbarui, Berikut Caranya
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat melakukan pembaruan atau pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur dan selama kondisi wajib pajak memenuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024. Pemutakhiran data NIK dilakukan di SIM Pajak Bumi dan Bangunan melalui pajakonline.jakarta untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2. Menurut Morris, ketentuan […]
-
Pajak Hiburan Maksimal 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Boyolali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali 16/2023. Perda itu diterbitkan untuk mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi. Selain itu, perda tersebut dirilis untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi sebagai salah dua sumber […]
WA only