NEWS
-
Produk China Mau Kena Pajak 200 Persen, Pegawai Mal Terancam PHK Massal
Rencana pemerintah menaikkan bea masuk hingga 200 persen pada produk impor tektsil dan produk tekstil (TPT) asal China dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan ritel. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, pengenaan bea masuk hingga 200% pada semua kategori impor TPT bakal berdampak pada kinerja ritel […]
-
Singapura Batalkan Insentif Pajak untuk Enam Family Office Terkait Skandal Pencucian Uang
Enam family office yang terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura (setara Rp36,2 triliun) di Singapura telah menerima insentif pajak dari Otoritas Moneter Singapura (MAS). Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri sekaligus Ketua MAS menyatakan dalam jawaban tertulis di parlemen bahwa manfaat pajak akan dicabut mulai dari tahun keuangan ketika pemilik dana […]
-
Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan beragam relaksasi dan insentif khusus untuk mendukung pengembangan industri farmasi di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan insentif atau relaksasi perlu diberikan kepada industri farmasi sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan secara memadai dan terjangkau. “Dalam rapat tersebut, Menperin menyampaikan beberapa usulan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan […]
-
Kebijakan Bea Masuk 200% Harus Dibarengi Penegakan Hukum
Pemerintah berencana mengenakan pajak bea masuk beberapa produk dari China sebesar 200%. Salah satunya adalah produk tekstil yang dianggap menjadi biang kerok lesunya industri Dalam negeri. Pemerintah diminta untuk berhati-hati menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai karena salah satu industri kebijakan ini diterapkan keseluruh produk. “Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannya sebaiknya dikhususkan untuk […]
-
Jalankan Undang-Undang, Bapenda Banten inovasi pungutan pajak alat berat
Menjalankan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten terus berupaya optimalisasi pendapatan daerah. Apalagi, pada 2024 ini Bapenda Provinsi Banten berinovasi dengan mulai melakukan pemungutan pajak alat berat. Dimana pada Rapat Koordinasi Implementasi PDRD Sosialisasi Pemungutan Pajak Alat Berat di Hotel Aston […]
WA only