NEWS
-
Palsukan SPT hingga Tilep Duit Pajak, SBR Kena Denda Rp 4,2 M
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Wajib pajak berinisial SBR itu disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 1,06 miliar.SBR diduga memalsukan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Akibatnya perbuatannya […]
-
Kemenkeu Tambah Jenis Jasa Keuangan yang Dapat Insentif PPh di IKN
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2024, pemerintah memerinci kegiatan usaha yang berhak memperoleh fasilitas pajak penghasilan (PPh) di financial center Ibu Kota Nusantara (IKN). Merujuk pada Pasal 33 ayat (4) PMK 28/2024, terdapat 16 kegiatan usaha jasa keuangan lainnya yang dinyatakan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 85% di IKN. “Kegiatan usaha sektor […]
-
Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Namun, nasib perihal kebijakan tersebut belum termuat secara tegas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal […]
-
Tahun 2023, PAM Jaya Jadi Salah Satu Pembayar Pajak Terbesar
PAM Jaya kini memiliki ruang lingkup yang semakin luas, dengan transformasi pelayanan air bersih 100% pengelolaan oleh PAM JAYA di Jakarta dan sebagai upaya menuju 100% cakupan pelayanan air bersih untuk warga Jakarta pada 2030. Kembalinya operasional penuh oleh PAM JAYA sejak 2 Februari 2023 menandakan bahwa PAM JAYA dapat kembali memberikan layanan secara optimal […]
-
Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) yang tengah dikembangkan Ditjen Pajak (DJP) bakal memiliki kemampuan untuk merekam seluruh data transaksi dan data interaksi wajib pajak. Topik ini mendapat sorotan dari wajib pajak selama sepekan terakhir. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan CTAS nantinya […]
WA only