NEWS
-
Mau Dapat Insentif PBB Jakarta Tahun Ini? Simak Cara dan Ketentuannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal pada 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran […]
-
WP Punya 2 Online Shop, Nilai Omzetnya Digabung untuk Hitung PPh Final
Perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas wajib pajak orang pribadi UMKM yang menjalankan usahanya berupa online shop mengikuti ketentuan dalam PP 55/2022. Sesuai dengan beleid tersebut, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria penggunaan PPh final UMKM, tidak dikenai PPh final 0,5% atas omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Nah, apabila […]
-
Chatib Basri Ragu Prabowo Pisahkan Pajak dari Kemenkeu, Ini Alasannya!
Ekonom senior yang juga merupakan mantan menteri keuangan, Chatib Basri ragu dengan ide Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan dalam waktu dekat, atau pada saat ia menjabat secara resmi mulai 2025 mendatang. “Saya agnostik tentang itu, sejujurnya,” kata Chatib Basri saat berbicara dalam […]
-
Fasilitas Bebas PPN untuk Jasa Angkutan Umum di Air
Sumber : ddtc.co.id
-
AR Kantor Pajak Datangkan Ratusan Kepala Desa, Ada Apa?
Melalui account representative (AR), kantor pajak menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Salah satu sasarannya, bendahara desa yang punya peran memungut pajak atas transaksi yang dijalankan pemerintah desa. KPP Pratama Kayu Agung misalnya, belum lama ini mengundang 119 kepala desa beserta perangkat desa, pendamping desa, dan sejumlah camat. Mereka sengaja diundang untuk […]
WA only