NEWS
-
Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya
KARAWANG, Pemkab Karawang, Jawa Barat mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang 17/2023. Perda tersebut terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “…perlu […]
-
Petugas Pajak Kunjungi Kontraktor Kawasan IKN, Ingatkan soal Kewajiban
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur mengunjungi wajib pajak PP–Markinah KSO yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada 7 April 2024. Kunjungan tersebut dilakukan guna meninjau perkembangan pengerjaan proyek yaitu pembangunan jalan di KIPP. Selain itu, KPP juga mengingatkan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak […]
-
Pemadanan NIK dan NPWP Berakhir Juni 2024, Awas Risiko Jika Kelewat!
Pemerintah telah menetapkan batas akhir proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada akhir Juni 2024. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax administration […]
-
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK
Wajib pajak yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak perlu melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-NPWP lantaran sudah dilakukan pemadanan secara otomatis oleh Ditjen Pajak (DJP). Sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022, DJPmengaktivasi NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukanpendaftaran NPWP sejak 8 Juli 2022. “Jika […]
-
Punya Beberapa Usaha Berbeda, Bagaimana Tentukan KLU saat Daftar NPWP?
JAKARTA, Untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak harus dikelompokkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Lantas, bagaimana jika wajib pajak memiliki beberapa aktivitas ekonomi yang berbeda? Kring Pajak menerangkan wajib pajak yang memiliki beberapa aktivitas ekonomi yang berbeda dapat menentukan 1 KLU utama. Wajib pajak memilih KLU utama berdasarkan penghasilan terbesar atau omzet […]
WA only