NEWS
-
DJP: 681.000 Wajib Pajak Belum Validasi NIK-NPWP, Deadline 30 Juni
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebanyak 681.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan atau divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa sebanyak 73,76 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP hingga Senin (24/6/2024). “Dari total 74,45 juta wajib pajak orang pribadi […]
-
Lifting Migas Alami Tren Penurunan, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai lifting minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan tren penurunan, bahkan capaiannya di bawah asumsi pemerintah dalam UU APBN. Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan di bidang migas, terutama pada sektor hulu. Dalam hal itu, lanjutnya, pemberian insentif fiskal bukan menjadi satu-satunya penentu untuk meningkatkan investasi dan […]
-
5 Hari Lagi! NIK-NPWP Wajib Dipadankan, Terima Risiko Ini Jika Lalai
Per 1 Juli 2024 mendatang, pemerintah telah menegaskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diimplementasi secara penuh sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Langkah pemadanan ini sebagai upaya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta […]
-
Tokopedia Raih Penghargaan Kontribusi Wajib Pajak Terbesar Tahun 2023
Tokopedia meraih penghargaan sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi terbesar untuk Tahun Pajak 2023. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Dionysius Lucas, kepada Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni di di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta. Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni menyebut […]
-
Resistensi Politik Hambat Upaya Pemerintah Turunkan Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak
Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menurunkan threshold atau ambang batas omzet pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Untuk diketahui, Bank Dunia mencatat ambang batas wajib pajak yang wajib mendaftar PPN di Indonesia saat ini sebesar US$ 320.000 atau sekitar Rp 5,2 miliar (kurs Rp 16.404 per dollar AS). Ambang batas tersebut […]
WA only