NEWS
-
WP Tax Holiday yang Tercakup GloBE Bakal Kena Pajak Minimum Domestik
Pemerintah akan mengenakan pajak minimum domestik terhadap wajib pajak penerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan pajak minimum domestik dikenakan atas wajib pajak penerima tax holiday yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global. “Bila perusahaan multinasional yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan global minimum tax […]
-
Tax Holiday Diperpanjang hingga 31 Desember 2025, Ini Tujuannya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi memperpanjang fasilitas tax holiday hingga 31 Desember 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020. Melansir laman Kemenpan RB, Rabu, 6 November 2024, langkah ini diambil untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia di tengah penerapan pajak minimum global […]
-
PMK Terbaru, Ada Aturan Soal SPT Tahunan dan SPT Masa Pajak Karbon
Peraturan Menteri Keuangan PMK 81/2024 turut memerinci jenis-jenis SPT yang ke depan bakal digunakan untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak karbon. Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 PMK 81/2024, terdapat 2 jenis SPT pajak karbon, yakni SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon. “SPT Tahunan Pajak Karbon … memuat data mengenai perhitungan pajak karbon […]
-
PMK 81/2024 Beri Kepastian Hukum Pelaksanaan Coretax System
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dinilai dapat memberikan kepastian hukum perpajakan berbasis Core Tax Administration System (CTAS). Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai, alasan PMK 81/2028 terbit adalah untuk menata peraturan perundang-undangan di bidang […]
-
Perpanjangan Diskon Pajak Beli Rumah Lagi Diusulkan ke Sri Mulyani
Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak. Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, […]
WA only