NEWS
-
Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025
Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025. Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024). Sejumlah insentif pajak yang […]
-
Tax Holiday Diperpanjang Sampai 2025, Begini Kriteria Penerima!
Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025. Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024. “Jadi kita ada data juga nanti […]
-
Cegah Penipuan Menjelang Rilis Core Tax
Dua bulan menjelang penerapan core tax system, muncul berbagai modus penipuan terhadap wajib pajak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan. Dari sini, DJP menempuh sejumlah langkah antisipasi untuk menekan modus penipuan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan Ditjen Pajak telah mengidentifikasi dan mengeluarkan pengumuman nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 […]
-
Beleid Tax Holiday Dinilai Tak Menarik
Kementerian keuangan resmi memperpanjang fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi di Indonesia. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik […]
-
Pemerintah Akan Kenakan Sanksi Pajak Terhadap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Pemerintah fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan yang tetap beroperasi tetapi tidak memiliki HGU akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda pajak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) sedang melakukan evaluasi lebih rinci. “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan […]
WA only