NEWS
-
Wajib Pajak Ini Masuk Dafnom yang Diterbitkan Surat Imbauan Soal PKP
Ditjen Pajak (DJP) menuangkan hasil penelitian kepatuhan formal ke dalam daftar nominatif (dafnom). Salah satu dafnom yang dimaksud adalah dafnom wajib pajak yang diterbitkan surat imbauan. Sesuai dengan SE-05/PJ/2022, dafnom tersebut berisi daftar wajib pajak yang diusulkan untuk diterbitkan surat imbauan. Ada beberapa jenis surat imbauan yang dimaksud, salah satunya terkait dengan pengukuhan sebagai pengusaha […]
-
Ajukan Keberatan Lewat e-Objection DJP Online? Ada Validasinya Dulu
Ada proses validasi saat wajib pajak mengajukan keberatan melalui e-objection di DJP Online. Dalam penyampaian surat keberatan melalui aplikasi e-objection akan dilakukan validasi terhadap persyaratan pengajuan keberatan. Validasi dilakukan berdasarkan pada data dalam sistem informasi Ditjen Pajak (DJP). “Hasil validasi bukan merupakan penentuan surat keberatan memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan,” bunyi keterangan yang muncul pada […]
-
Siap-Siap! DJP Bakal Bisa Blokir Layanan Berdasarkan Data Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) berencana merevisi Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan untuk mengoptimalkan penerapan automatic blocking system (ABS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan revisi Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017 masih dalam proses pembahasan. Revisi ini diperlukan sebagai tindak lanjut penerbitan PMK 61/2023 yang mengatur implementasi ABS berbasis […]
-
Ada Keluhan atau Persoalan Terkait Perpajakan? Adukan ke Komwasjak
Masyarakat yang memiliki persoalan terkait dengan perpajakan dapat mengadukannya kepada Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Hal ini lantaran Komwasjak memiliki wewenang untuk menerima pengaduan mengenai perpajakan. Pengaduan bisa mengenai sistem, prosedur, peraturan, kode etik, dan persoalan lain terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan. Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan apabila merasa dirugikan oleh oknum aparatur Kementerian […]
-
Cara Mengisi Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
NOMOR Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat penting bagi setiap wajib pajak. Namun, NPWP menjadi non-aktif bisa saja terjadi berdasarkan penetapan dari Ditjen Pajak (DJP), baik atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Penetapan NPWP non-aktif atau wajib pajak non-efektif bisa diberikan jika wajib pajak bersangkutan memenuhi kriteria di antaranya seperti orang pribadi […]
WA only