NEWS
-
Pendiri KKR Dituntut, Diduga Cuan dari Kesepakatan Pajak Misterius
Gugatan hukum dilayangkan kepada pendiri perusahaan investasi global Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) terkait kesepakatan pajak misterius yang menguntungkan perusahaan-perusahaan ekuitas swasta. Ketika Henry Kravis dan George Roberts menyerahkan manajemen harian perusahaan ekuitas swasta kepada penerus mereka pada 2021, kedua miliarder tersebut mendapatkan saham yang sekarang bernilai lebih dari US$ 650 juta. Sebuah gugatan […]
-
Wewenang Makin Kuat Untuk Intip Rekening, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mendapatkan ‘amunisi’ dalam bentuk regulasi baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Regulasi ini memberikan akses kuat kepada DJP untuk mendapatkan informasi keuangan guna mengawasi perpajakan. Regulasi baru itu ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai […]
-
Pasca Ransomware PDNS 2, Pemerintah Janji Perhatikan Keamanan Sistem
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan akan memperhatikan faktor keamanan siber secara penuh dalam melaksanakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan insiden ransomware pusat data nasional sementara (PDNS) 2 beberapa bulan lalu memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam menjaga keamanan PDN ke depan. “Harus diakui insiden itu memengaruhi […]
-
Mantap! Finnet Diganjar Penghargaan Kepatuhan Pajak
PT Finnet Indonesia (Finnet) sebagai salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang payment gateway, meraih penghargaan “Wajib Pajak Dengan Kontribusi Terbesar Tahun Pajak 2023” dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktur Utama Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin menuturkan bahwa pihaknya merasa bangga atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal […]
-
RI Raup Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Rp 26,75 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 21,47 triliun, pajak kripto sebesar Rp 838,56 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas […]
WA only