NEWS
-
Blokir Sejumlah Rekening Penunggak Pajak, Juru Sita Ungkap Tahapannya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tolitoli melakukan pemblokiran sejumlah rekening milik penanggung pajak di BNI Cabang Tolitoli pada 6 September 2024 lantaran tak kunjung melunasi tunggakan pajaknya. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Tolitoli Wildan Jalu menjelaskan kantor pajak dapat melakukan tindakan penagihan kepada penunggak pajak jika utang pajak yang dimiliki tidak kunjung […]
-
Menuju Kota Hijau, DKI Jakarta Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut mendorong penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi polusi udara dan mewujudkan kota Jakarta yang lebih hijau. Untuk itu, Pemprov DKI mengeluarkan sejumlah peraturan dan insentif agar penggunaan kendaraan listrik dapat diperluas. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyebutkan, salah satu peraturan itu adalah Peraturan Gubernur (Pergub) […]
-
Uang Beredar Melambat, Indikasi Ekonomi Indonesia Lesu
Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar (M2) pada September 2024 mencapai Rp 9.044,9 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan (yoy). Hanya saja, pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,3% yoy. Perlambatan pertumbuhan uang beredar pada September 2024 ini memperpanjang tren perlambatan yang sudah terjadi sejak Juli 2024 lalu. Pasalnya, […]
-
Prabowo Tak Segan Tindak Oknum Pengusaha Sawit Tak Bayar Pajak: 300 Lebih…
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa negara akan mendapatkan potensi pemasukan hingga Rp300 triliun dari para pengusaha sawit bandel yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak. Dalam waktu dekat, menurutnya para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama. “Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, […]
-
Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN
Pemerintah Swiss berencana meningkatkan tarif umum PPN dari 8,1% menjadi sebesar 8,8% mulai 2026 dalam rangka mendanai peningkatan manfaat pensiun. Tak hanya mengusulkan peningkatan tarif PPN umum, pemerintah juga mengusulkan peningkatan tarif PPN khusus jasa perhotelan dari 3,8% menjadi 4,2% dan peningkatan reduced rate dari 2,6% menjadi 2,8%. “Tanpa ada tambahan dana, total manfaat yang […]
WA only