NEWS
-
Bukan PPh, DJP Baru Bisa Pungut PPN Digital Rp31,8 Triliun pada Agustus 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai RP41,09 triliun terus hingga 31 Agustus 2025. Direktur P2Humas DJP Kemenkeu Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan. Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan […]
-
Refundable Tax Credit Dinilai Lebih Menarik Bagi Investor di Era Pajak Minimum Global
Kementerian Keuangan berencana mengubah skema insentif yang selama ini diberikan pasca kebijakan pajak minimum global diterapkan. Adapun insentif yang dimaksud adalah tax holiday, yang akan diganti menjadi skema refundable tax credit. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai bahwa skema qualified refundable tax credit (QRTC) dinilai berpotensi menjadi model insentif pajak baru […]
-
Pemangkasan Suku Bunga Hingga Insentif PPN Diproyeksi Dorong Kinerja Emiten Properti
Kinerja emiten properti diproyeksi tetap positif hingga akhir tahun. Katalis positif pendukung kinerja di antaranya pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia hingga perpanjangan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia mengatakan, prospek sektor properti di semester II-2025 relatif positif berkat kombinasi stimulus moneter dan fiskal. Pemangkasan […]
-
Terungkap! Orang Tajir Paling Banyak Sembunyi dari Pajak
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengungkapkan bahwa orang tajir atau wajib pajak kaya kerap sembunyi dari pajak. Mengutip hasil EY Shadow Economic Expose 2025, Pengurus Pusat IKPI Rianto Abimail mengungkapkan bahwa kelompok wajib pajak berpenghasilan tinggi (high income) justru menjadi penyumbang terbesar aktivitas shadow economy. “Angkanya fantastis, 67,1% wajib pajak kaya lebih memilih bersembunyi di […]
-
Keliru Pakai NPPN Jadi Data Konkret, Bisa untuk Basis Pemeriksaan
Wajib pajak yang salah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) berpotensi dilakukan pengawasan atau pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Senin (29/9/2025). Kesalahan dalam menggunakan NPPN kini dikategorikan sebagai data konkret berupa bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib […]
WA only