NEWS
-
Penerimaan Pajak Kripto Indonesia Capai Rp 1,61 Triliun Sejak 2022
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp 1,61 triliun sejak 2022 hingga Agustus 2025. Angka ini menunjukkan tren kenaikan sejak regulasi pajak kripto diberlakukan pada 2022. Sementara itu, pajak kripto dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat senilai total Rp 522,82 miliar sepanjang tahun hingga Agustus 2025. […]
-
Pemprov Ramai Gelar Pemutihan, Kepatuhan Pajak Diharap Membaik
PT Jasa Raharja berharap kepatuhan pajak dapat membaik seiring dengan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diberbagai wilayah. Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan program pemutihan PKB bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor. Menurutnya, Jasa Raharja di daerah juga turut mendukung penyelenggaraan program pemutihan […]
-
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,61 Triliun, Harga Tembus Rp2 Miliar
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp1,61 triliun hingga Agustus 2025. Aset kripto adalah representasi nilai digital yang keamanannya terjamin oleh kriptografi dan beroperasi pada teknologi buku besar terdistribusi, seperti blockchain. Aset ini dapat disimpan, ditransfer, dan diperdagangkan secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merinci penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar pada […]
-
Aturan Pemeriksaan Data Konkret Bisa Tingkatkan Kepatuhan Pajak?
Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menilai Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan karena mempercepat proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Menurut Prianto, aturan tersebut merupakan bentuk naskah dinas internal Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.01/2021. “Naskah dinas […]
-
UU Perpajakan Digugat ke MK karena Dinilai Pajaki Pensiun dan Pesangon
Karyawan swasta bernama Rosul Siregar dan Maksum Harahap mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Mereka berfokus pada Pasal 4 ayat 1 UU PPh yang memasukkan pesangon dan pensiun sebagai objek pajak serta […]
WA only