NEWS
-
Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD
Wajib pajak badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun memiliki skema penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tersendiri. Wajib pajak BUMN dan BUMD tersebut selain wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, dan/atau wajib pajak lainnya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 215/2018, angsuran PPh […]
-
Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21
DALAM penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan bruto yang telah dihitung perlu dikurangi dengan komponen pengurang. Komponen pengurang penghasilan ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan […]
-
Penerimaan Pajak Sulsel Kuartal I/2024 Rp2,7 Triliun, Turun 4,02%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal I/2024 sebesar Rp2,7 triliun, terkontraksi 4,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai Rp2,82 triliun. Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Sulselbartra Soebagio mengatakan turunnya penerimaan pada Pajak Pertambahan […]
-
UU Kemudahan Bayar Pajak Berlaku, Pemerintah Ini Ingin Kepatuhan Naik
Pemerintah Filipina menilai implementasi UU Kemudahan Membayar Pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepala otoritas pajak Romeo Lumagui Jr. mengatakan UU Kemudahan Membayar Pajak disahkan untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. UU ini juga dinilai akan memperbarui sistem pajak di Filipina. “Otoritas pajak ingin menciptakan lingkungan yang inklusif dengan para wajib […]
-
Demi Keadilan, Semua Barang Impor yang Masuk ke Negara Ini Kena PPN
Pemerintah menegaskan seluruh barang impor yang masuk ke Thailand, termasuk barang-barang yang diimpor melalui platform online, kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Menteri Keuangan Thailand Lavaron Sangsnit mengatakan pengenaan PPN atas barang impor mulai berlaku pada Mei 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha di […]
WA only