NEWS
-
Kemenkeu Kantongi Rp 1,1 Triliun dari Hasil Tagih ke Penunggak Pajak
Kementerian Keuangan menggencarkan upaya penagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap perusahaan-perusahaan atau wajib bayar (WB) yang menunggak. Hal ini direalisasikan melalui automatic block system (ABS). Sistem ini membuat pihak-pihak yang menunggak pembayaran PNBP akan mendapatkan sanksi berupa blokir layanan dari kementerian dan Lembaga (KL). Realisasi sistem ini berdasarkan pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor […]
-
Ini Penyebab Restitusi Pajak Tembus Rp 110,64 Triliun Per April 2024
Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga April 2024. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, realisasi restitusi pajak hingga 30 April 2024 mencapai Rp 110,64 triliun atau meningkat 81,67% dari nilai restitusi pajak di periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 60,9 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan […]
-
DJP ajukan pagu indikatif Rp6,87 triliun untuk 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp6,87 triliun untuk tahun anggaran 2025. “Secara keseluruhan, kebutuhan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,87 triliun,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Pagu tersebut terdiri atas dua fungsi anggaran, […]
-
Mimpi Prabowo Bentuk BPN, Emang Bisa Naikkan Rasio Pajak?
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan, apakah target pertumbuhan tax ratio itu akan dicapai melalui pembentukan badan tersebut. Namun, dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah justru menyatakan BPN belum […]
-
Ditjen Pajak Ajukan Anggaran Rp13,7 Triliun untuk Gaji Pegawai
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp6,8 triliun. Angka tersebut tercatat belum termasuk gaji dan tunjangan kinerja yang mencapai Rp13,7 triliun. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menjelaskan pada tahun depan, DJP membutuhkan Rp6,8 triliun untuk pengelolaan penerimaan negara berupa belanja barang yang mencapai Rp1,44 […]
WA only