NEWS
-
Agar Opsen Pajak Tidak Menambah Beban WP,Pemda Perlu Lakukan Simulasi
Ditjen Perimbangan Keuangan DJPK meminta para pemerintah daerah untuk dapat melakukan simulasi beban pajak yang timbul ketika ketentuan opsen pajak diterapkan pada tahun depan. Simulasi diperlukan untuk meminimalkan penambahan beban pajak yang timbul akibat implementasi opsen pajak kendaraan bermotor PKB, opsen bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan […]
-
Pemerintah Incar Shadow Economy Dikenai Pajak, Bagaimana Caranya?
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Ekonom berpendapat, pemerintah harus mempunyai strategi mempuni apabila memang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy. Shadow economy biasanya identik dengan kegiatan illegal dan memiliki perputaran uang yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) […]
-
PKP Bakal Wajib Cantumkan Kode Barang dan Jasa dalam Faktur Pajak
Pengusaha kena pajak (PKP) harus mencantumkan kode barang dan jasa dalam faktur pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (29/10/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Iqbal Rahadian mengatakan fitur pencantuman kode barang atau jasa dalam faktur pajak tersebut bakal tersedia dalam aplikasi coretax administration system. “Bisa jadi […]
-
Pendaftaran USKP Ditutup Sementara, PPPK Kemenkeu Kebut Perbaikan
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan memutuskan untuk menutup sementara pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) periode III/2024. Penutupan laman pendaftaran dilakukan untuk menjalankan pemulihan sistem setelah sempat down karena traffic pengguna yang padat sepanjang Senin (29/10/2024). Hal ini juga merespons banyak keluhan masyarakat mengenai gagalnya pendaftaran USKP yang mereka lakukan. “Saat ini pendaftaran […]
-
Setoran dari Pengusaha Sawit Bocor Rp300 T, Apa Rencana Prabowo?
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan langkah kongkrit untuk mengejar 300 lebih pengusaha di sektor perkebunan sawit yang kedapatan belum memenuhi kewajiban perpajakannya ke negara senilai Rp 300 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih memonitor lebih dahulu kejelasan data wajib pajak di sektor perkebunan kelapa sawit itu. Selain […]
WA only