NEWS
-
DJP Ajak Investor Manfaatkan Insentif di IKN, Prosesnya Tak Menjelimet
Ditjen Pajak (DJP) meminta para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan di IKN. Menurutnya, proses pengurusan insentif perpajakan ini tidak ribet karena dilakukan secara online. “Investor bisa dari awal sudah mempersiapkan segala persyaratannya yang memang tidak […]
-
Terakhir Bulan Ini, Cek Cara Mudah Pemadanan NIK & NPWP!
Integrasi NIK sebagai NPWP ini sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022. Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022 NIK resmi digunakan sebagai NPWP seharusnya mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system pada Juli 2024. Perubahan NIK menjadi NPWP menjadi bagian sangat penting dan perlu dipersiapkan […]
-
Sri Mulyani Keberatan Susun Roadmap Rasio Pajak 23% Seperti Target Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bersedia menyusun analisa kebijakan dan roadmap untuk mencapai rasio pajak (tax ratio) sebesar 12-23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seperti yang direkomendasikan Komisi XI DPR RI. Rasio perpajakan Indonesia berada di level 10,21% pada 2023. Sri Mulyani hanya bersedia menyiapkan analisa kebijakan dan roadmap untuk meningkatkan rasio pajak, tanpa […]
-
Coretax DJP: Buku Besar Wajib Pajak, Ada Fitur Rekonsiliasi Otomatis
Buku besar wajib pajak menjadi salah satu subproses utama dari proses bisnis manajemen akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM). Adapun TAM akan ada saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan buku besar wajib pajak berisi perincian transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Adapun perincian tersebut akan disajikan dalam profil […]
-
Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12% di 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Pasalnya, kenaikan PPN dikhawatirkan dapat menambah beban masyarakat, yang usaha dan ekonominya mulai pulih dari krisis pandemi Covid-19. Dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD pada Selasa (11/6), Sri Mulyani menjelaskan pertimbangan kenaikan […]
WA only