NEWS
-
Ditjen Pajak Diminta Timbang Matang Kebijakan Pajak yang Pro Konglomerat
Rumor penggantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menguat. Dirjen Pajak baru diminta tidak memuluskan kebijakan yang pro konglomerat, seperti pengampunan pajak alias tax amnesty dan pembentukan family office. Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, setelah pemerintah dua kali melaksanakan program ini. Adapun RUU […]
-
Tugas Berat Menanti Siapa pun yang Duduk di Kursi Dirjen Pajak
Pergantian posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi perhatian publik, mengingat pencapaian signifikan yang berhasil diraih oleh pejabat sebelumnya. Tantangan besar menunggu siapa pun yang duduk di kursi Dirjen Pajak, khususnya dalam mengatasi isu-isu yang masih ada dan menghadapi kebijakan yang dianggap tidak adil. Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari Center for Indonesian Taxation […]
-
Cara Mendapatkan Pembebasan PBB-P2 di Jakarta. Cek Syarat-syaratnya
Dapatkan pembebasan PBB-P2, wajib Pajak bisa mengakses layanan pemutakhiran data ini secara online melalui laman resmi pajak online Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merilis Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang menetapkan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial […]
-
Kini Elektronik, WP Perlu Ajukan Permohonan Jika Butuh Kartu NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kini diterbitkan oleh Ditjen Pajak DJP secara elektronik. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER04/PJ/2020. Sejalan denganketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi yang membutuhkan kartu fisik NPWP perlu mengajukan permintaan kembali melalui kantor pelayanan […]
-
Perbarui Data Tanggungan WP, Perlukah Didaftarkan ke Kantor Pajak?
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak memberikan solusi bagi wajib pajak orang pribadi terkait dengan tanggungan yang belum diakui atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui media sosial, salah seorang wajib pajak mengaku dirinya berstatus penghasilan tidak kena pajak PTKP dengan kategori K/2. Namun, ketika wajib pajak mendaftarkan NPWP, status PTKP-nya justru dikategorikan K/0. […]
WA only