NEWS
-
Ada PP Baru! Pangan Olahan Bergaram dan Berlemak Bisa Dikenai Cukai
Pemerintah membuka ruang untuk mengenakan cukai terhadap pangan olahan tertentu yang mengandung gula, garam, dan lemak. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (31/7/2024). Ruang untuk memungut cukai tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tentang Kesehatan. Dalam PP tersebut, pemerintah berencana menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan […]
-
Mengupas Kebijakan Umum Perpajakan 2024: Dampaknya bagi Wajib Pajak
Kebijakan Umum Perpajakan 2024 membawa serangkaian perubahan signifikan yang dirancang untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Tahun 2024 membawa serangkaian perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menyelaraskan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi global dan domestik, serta memastikan keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Kebijakan-kebijakan baru ini […]
-
Jelang Deadline Lapor SPT Masa PPN, Web e-Faktur Masih Sulit Diakses
Besok, Rabu (31/7/2024), merupakan batas akhir atau tenggat pelaporan SPT Masa PPN masa Juni 2024. Namun, sejak kemarin hingga sore ini, Selasa (30/7/2024) pukul 16.00 WIB, masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan kendala penggunaan e-faktur web based. Melalui media sosial X, sejumlah pengguna e-faktur web based (https://web-efaktur.pajak.go.id/) masih mengeluhkan situs web yang tidak menampilan apa-apa (blank) […]
-
Penyebab Error ETAX 40001 dalam Aplikasi e-Faktur Pajak dan Solusinya
Ketika mengelola Faktur Pajak Elektronik secara online, wajib pajak kerap mengalami sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah muncul notifikasi “Error Etax 40001” yang menandakan sistem tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server. Untuk mengatasi masalah ini, wajib pajak harus memastikan perangkatnya terhubung dengan internet yang stabil. Dengan begitu, ia bisa mengakses service yang tersedia di laman DJP (Direktorat […]
-
Penghuni Apartemen dan Rusun Minta IPL Bebas Pajak
Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) meminta pemerintah tidak memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun/apartemen. Menurut mereka, IPL seharusnya ‘patungan’ antar penghuni untuk membiayai pengelolaan dan perawatan gedung tersebut. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan beberapa anggota P3RSI mendapatkan “surat cinta” dari Kantor […]
WA only