NEWS
-
Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu Asal Penuhi Kriteria
Penggunaan tarif pajak berdasarkan Pasal 31E UU PPh tidak memiliki batas waktu asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (29/4/2024). Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, menjelaskan bahwa fasilitas tarif tersebut dapat dipakai sepanjang wajib pajak bersangkutan masih memenuhi kriteria Pasal 31E UU […]
-
Setoran Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1%, Sri Mulyani Waspadai Hal Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak dari aktivitas konsumsi mengalami kontraksi pada kuartal I-2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) senilai Rp 155,79 triliun di kuartal I 2024 atau terkontraksi 16,1%. Realisasi tersebut baru setara 19,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 811,36 […]
-
Diprotes Netizen, Sri Mulyani Langsung Tegur Bea Cukai Perbaiki Layanan
Acap kali dikritik masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) melakukan pembenahan layanan kepabeanan dan cukai. Ia mengaku mendapat laporan penanganan Bea Cukai yang meresahkan masyarakat. “Arahan saya jelas, saya minta Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian/lembaga,” ucap Sri […]
-
Sumbar Defisit Regional, Setor Pajak Rp1,70 Triliun Habiskan Belanja Rp7,49 Triliun
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN 2024 di Ranah Minang hingga akhir Maret 2024 menghasilkan defisit regional. Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja yang baik itu dapat dilihat hingga 31 Maret 2024, bahwa untuk total pendapatan negara yang dipungut di Sumbar sebesar Rp1,70 triliun dan total belanja negara […]
-
BKF Sebut Insentif Pajak DHE SDA pada Instrumen Rupiah Ditambah
Pemerintah akan menambah insentif pajak untuk penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam rupiah di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan tahap harmonisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penempatan DHE SDA pada instrumen moneter/keuangan sudah selesai. “Pokok utamanya adalah terutama ada tambahan insentif kalau […]
WA only