NEWS
-
Dukcapil Serahkan Data Warga ke DJP buat Urusan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan. Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dengan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, […]
-
WP OP Bisa Pakai Formulir SPT yang Sudah Diseragamkan Mulai 2026
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bisa menggunakan format formulir SPT terbaru yang sudah diseragamkan mulai tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan formulir SPT Tahunan nantinya hanya memiliki 1 format dan berlaku untuk seluruh kategori wajib pajak orang pribadi. Formulir itu menggantikan 3 formulir […]
-
DJP dan Dukcapil Sepakati NIK dan Face Recognition untuk Layanan Pajak
Ditjen Pajak DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil) Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kerja sama DJP dan Ditjen Dukcapil mencakup validasi data NIK untuk kepentingan pajak, pemutakhiran data kependudukan, serta pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. […]
-
Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas
Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pertukaran data dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan dengan kerjasama tersebut secara khusus akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan juga SKK Migas. “Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama antara DJP dan […]
-
Jual Aset Kripto Pakai Platform Asing, PPh 22 Bakal Naik Jadi 1 Persen
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2025 turut memuat klausul penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang berkedudukan di luar negeri sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto. Penyelenggara PMSE yang berkedudukan di luar negeri dapat ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 bila sudah memenuhi kriteria tertentu atau memilih untuk ditunjuk […]
WA only