NEWS
-
Ditjen Pajak Gaet Samsung Jadi Pemungut Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah daftar perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satunya adalah raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics Co., Ltd., yang kini resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN digital di Indonesia pada Agustus 2025. Selain Samsung, tiga perusahaan lain juga ditunjuk pada Agustus 2025, […]
-
Pemerintah Catat Rp8,77 Triliun Pajak Ekonomi Digital, PPN PMSE Dominan
Pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara. Pemerintah mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp8,77 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2025. “Pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara di era digital ini,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rosmauli, dalam […]
-
84 Pengemplang Pajak Sudah Bayar Rp 5,1 T, Purbaya: Mereka Nggak Bisa Lari!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar 200 penunggak pajak besar yang tidak kunjung melunasi kewajibannya. Jumlah kewajiban pajak yang terutang diperkirakan mencapai hingga Rp 60 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sampai September 2025 terdapat 84 penunggak pajak yang mulai melakukan pembayaran dengan total nilai Rp 5,1 triliun. Ia menargetkan di akhir tahun semua kewajiban […]
-
Pemerintah Raup Rp 41,09 Triliun dari Pajak Usaha Digital per Agustus 2025
Pemerintah mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 41,09 triliun sampai 31 Agustus 2025. Direktort Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merinci, penerimaan tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 31,85 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,61 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 3,99 triliun, serta pajak […]
-
Ajukan Nilai Buku atas Pengalihan Harta terkait Merger, Perlukah SKF?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta untuk penggabungan usaha setelah memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah mendapatkan surat keterangan fiskal. Penjelasan dari Kring Pajak itu merespons cuitan warganet yang menanyakan perlu tidaknya surat keterangan fiskal (SKF) agar wajib pajak dapat menggunakan nilai buku dalam […]
WA only