NEWS
-
Salah Isi Identitas Lawan Transaksi, Faktur Pajak Perlu Dibatalkan
Pengusaha kena pajak (PKP) tidak dapat membuat faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang memuat kesalahan dalam pencantuman identitas pembeli. Menurut Kring Pajak, satu-satunya cara untuk memperbaiki faktur pajak yang salah identitas pembeli tersebut ialah dengan melakukan pembatalan atas faktur pajak tersebut terlebih dahulu. “Penggantian nama dan NPWP/NIK di faktur pajak yang disebabkan kesalahan pengisian […]
-
Prabowo Belum Pastikan Kenaikan Tarif PPN 12%
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengungkapkan, hingga saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto belum memutuskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan kenaikan tarif PPN 12% pada pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo-Gibran. “Belum (diputuskan Prabowo),” ujar Anggawira kepada awak media di Jakarta, […]
-
PLN Setor Pajak Rp52,39 Triliun, Dirjen Pajak: Kami Tak Bisa Jalan Sendiri
PT PLN (Persero) mengantongi penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat (26/7/2024). Penghargaan ini diraih berkat kontribusi PLN dalam pembayaran pajak ke negara. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang […]
-
Warga RI yang Bisa Tak Lapor SPT, Begini Syaratnya!
Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) pada tahun ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Di antaranya kemudahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui mekanisme prepopulated hingga wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang memenuhi syarat tak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal […]
-
Insentif PPnBM DTP untuk Pembelian Mobil Dikaji Kembali
Pemerintah akan mengkaji pemberian keringanan pajak barang mewah untuk pembelian mobil. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah telah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk mengadakan kembali pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. “Skema PPnBM DTP […]
WA only