NEWS
-
Kasus Pengemplang Pajak Rp2,5 Miliar di Sidoarjo Bergulir ke Kejaksaan
Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tim korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin di Sidoarjo, Selasa (22/10/2024), mengatakan ROP adalah Direktur Utama PT […]
-
Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah
Melalui Peraturan Daerah (Perda) 1/2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah, Provinsi Maluku memperbarui ketentuan pajak daerahnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “… serta menjalankan amanat UU HKPD maka Kabupaten Maluku Tengah harus memiliki peraturan daerah tentang pajak daerah,” […]
-
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan
Pemerintah Inggris berencana merevisi ketentuan pajak warisan sebagai salah satu cara untuk mengejar tambahan penerimaan negara senilai £40 miliar atau setara dengan Rp67,42 triliun. Dalam pemberitaan BBC dijelaskan bahwa revisi aturan tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi fasilitas pengecualian ataupun keringanan yang selama ini termuat dalam ketentuan pajak warisan. “Perdana Menteri Keir Starmer] dan Menteri Keuangan […]
-
Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa
Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah menggandeng badan usaha milik desa (Bumdes) untuk mengembangkan Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Budiman). Samsat Budiman merupakan layanan yang dikeloka khusus oleh Bumdes untuk memudahkan warga membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak (UPPD) Kabupaten Kebumen mengatakan kehadiran Samsat Budiman akan memangkas waktu […]
-
Pendapatan Pajak Sumsel Berkurang, PKB-BBNKB Masuk Kas Daerah
Terhitung 5 Januari 2025, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan akan menerima pendapatan di sektor PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (Bea balik nama kendaraan bermotor) secara real time dari para wajib pajak (WP). Nantinya, 66% pendapatan pajak tersebut akan langsung masuk ke kas daerah, sisanya 34% masuk ke kas Pemprov Sumsel. Acuannya adalah UU 1/2022 […]
WA only