NEWS
-
Ada Deposit Pajak di Coretax, Saldo Bisa Diisi dengan 3 Cara Ini
Deposit pajak merupakan fitur baru yang tersedia dalam coretax administration system (CTAS). Melalui deposit pajak, wajib pajak bisa membayar dan menyetorkan pajak terutangnya. Ketentuan soal deposit pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Beleid tersebut juga mengatur 3 cara wajib pajak bisa menambahkan saldo deposit pajaknya. “Pengisian deposit pajak dilakukan dengan, pertama, pembayaran melalui […]
-
Realisasi pajak air permukaan Lampung capai Rp7 miliar
Realisasi pajak air permukaan (PAP) di Provinsi Lampung telah mencapai Rp7 miliar hingga periode Oktober 2024. “Pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu. Ia mengatakan pada Oktober 2024 realisasi pajak air permukaan sudah mencapai 90,66 […]
-
WP Ini Sudah 8 Tahun Tak Bekerja, Tiba-Tiba Dapat Surat Teguran Pajak
Seorang wajib pajak memperoleh Surat Teguran karena belum membayarkan Surat Tagihan Pajak STP/Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar SKPKB. Dalam Surat Teguran tersebut, tertera tagihan pajak yang harus dibayarkan adalah Rp100.000, sebagai konsekuensi atas belum lapor SPT Tahunan. Padahal, menurut keterangan wajib pajak tersebut, dirinya sudah tidak lagi bekerja sejak 2017. Karenanya, tidak ada lagi penghasilan […]
-
PBJT Makanan Minuman dan PBJT Jasa Kesenian Hiburan Insidental Kena Pajak? Ini Penjelasannya
Wajib pajak, ternyata ada banyak jenis pajak yang harus dipahami. Salah satunya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup beberapa jenis pajak daerah. Misalnya, PBJT Makanan dan Minuman serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental. Jenis pajak satu ini dikenakan terhadap kegiatan usaha yang menyediakan makanan, minuman, serta hiburan atau kegiatan yang […]
-
Daya Beli Warga RI Anjlok, Pak Prabowo Tolong Batalkan PPN 12%!
Sejumlah kalangan ekonom dari berbagai universitas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Musababnya, aktivitas ekonomi di dalam negeri tengah tertekan, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tumbuh di bawah 5%, dipicu oleh tertekannya daya beli masyarakat akibat akumulasi inflasi yang tinggi beberapa […]
WA only