NEWS
-
Tanggung Biaya Hidup Adik Kandung, Ternyata Tidak Bisa Tambah PTKP
Wajib pajak yang menanggung sepenuhnya biaya hidup adik kandung tidak bisa mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebab, PTKP atas anggota keluarga yang menjadi tanggungan hanya berlaku untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus. Sementara itu, adik merupakan anggota keluarga dalam garis keturunan ke samping. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 […]
-
Pembeli Tak Mau Tunjukkan NIK, PKP Boleh Buat Faktur Pajak Digunggung?
Pengusaha kena pajak (PKP) perlu mengingat kalau faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal orang pribadi pembeli BKP/JKP tak mau memberitahukan NIK atau NPWP miliknya, pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa serta merta membuat […]
-
Bikin FP Keluaran tapi NPWP Lawan Transaksi Tidak Pemusatan, Simak Ini
Pengusaha kena pajak (PKP) penjual yang melakukan transaksi dengan wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan dapat menggunakan NPWP 15 digit cabang saat membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi e-faktur desktop 4.0. Kring Pajak menyatakan e-faktur 4.0 saat ini sudah mengakomodasi pengisian NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam penginputan […]
-
Warga DKI Makin Ringan Bayar PBB, Begini Caranya!
Pemerintah DKI Jakarta membawa kabar gembira bagi warganya. Pasalnya, Pemerintah DKI secara resmi memberikan keringanan, pengurangan, hingga pembebasan serta kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kemudahan ini ditandai dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024. Dalam peraturan tertuang adanya Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran PBB Perdesaan […]
-
Pengusaha Minta Insentif PPnBM Lagi, Ekonom Khawatir Setoran PPN Tipis
Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan. Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan […]
WA only