NEWS
-
Tanggapi SP2DK secara Elektronik, WP Bisa Gunakan Portal Wajib Pajak
Coretax administration system memungkinkan wajib pajak menerima dan menanggapi surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara elektronik. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Berdasarkan penjelasan dari simulator coretax, surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) dari kantor pelayanan pajak (KPP) bakal langsung masuk dalam menu Dokumen yang tersedia pada […]
-
Cara Hapus NPWP Pasca-Implementasi Coretax, Simak dan Unduh di Sini!
Coretax system menjadi salah satu landmark reformasi administrasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP). Reformasi layanan tersebut menyangkut beragam proses bisnis, termasuk registrasi. Proses bisnis registrasi tersebut, di antaranya, terkait dengan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berlakunya coretax akan turut mengubah tata cara penghapusan NPWP. DJP pun telah menyediakan beragam sarana edukasi untuk menjelaskan tata cara penghapusan […]
-
Pemkot Depok Gencar “Door to Door” Rumah Penunggak Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) tengah gencar melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak sebagai upaya mengejar target penerimaan. Penagihan dilakukan dengan sistem door to door menyambangi rumah penunggak pajak. Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono menuturkan bahwa BKD telah menerapkan program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan […]
-
Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%?
Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak itu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ini karena tahapan Indonesia untuk masuk ke OECD baru sampai pada menyerahkan Initial Memorandum […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2024, Simak Perinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024. Penetapan tarif bunga per bulan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 15/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
WA only