NEWS
-
Dirjen Pajak: 400.000 Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024). Suryo mengatakan, dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang […]
-
Ini Dia 7 Barang Impor yang Bakal Kena Pajak 200%
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pengenaan bea masuk impor hingga 200% akan berlaku untuk seluruh negara yang melakukan ekspor ke Indonesia. Nantinya, akan ada komite yang dibentuk sebagai rekomendasi pengenaan besaran bea impor. Zulhas menjelaskan, nantinya yang akan merekomendasikan pengenaan bea impor adalah Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Adapun 7 barang impor yang dikenakan pajak […]
-
Sipenda Cantik, Permudah Masyarakat Kuningan Daftar Hingga Bayar Pajak
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan menggelar soft launching Sistem Pendapatan Daerah Cermat Teknologi Informasi Kreatif (Sipenda Cantik), di Puspa Siliwangi, Kuningan. Sipenda Cantik didesain untuk mempermudah masyarakat kuningan melakukan pendaftaran hingga pembayaran pajak. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan Dian Rachmat Yanuar menuturkan bahwa Sipenda Cantik merupakan bagian dari adaptasi terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat. “Sebagian […]
-
NPWP 15 Digit Tidak Berlaku Setelah Implementasi Core Tax Administration System
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit tidak akan berlaku setelah Core Tax Administration System (CATS) diimplementasikan. Pemerintah telah meresmikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai 1 Juli 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023, yang dituangkan dalam Peraturan […]
-
Cuma 3 Bulan Ini! Pemkot Padang Gelar Pemutihan PBB-P2
Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat kembali memberikan insentif penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Yosefriawan mengatakan pemutihan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui kebijakan ini, wajib pajak diharapkan segera menyelesaikan tunggakannya. “Program ini diharapkan dapat membantu meringankan […]
WA only