NEWS
-
Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]
-
DJP Siapkan Insentif Pajak buat BUMN, Ini Bocorannya
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]
-
Indonesia Mulai Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Tahun Depan
JAKARTA. Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 melalui penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman mengatakan, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja tersebut untuk mendukung pertukaran informasi antarotoritas pajak di berbagai negara. Menurut Nurcholisoh, kerja sama […]
-
Wamenkeu Tegaskan Kripto Bukan Uang, Penghasilan dari Asetnya Bisa Kena Pajak
JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman menegaskan aset kripto bukan merupakan uang atau alat pembayaran di Indonesia. Namun, penghasilan yang diperoleh dari aset kripto dapat menjadi objek pajak. Nurcholisoh menjelaskan, pemerintah perlu membedakan kedudukan aset kripto sebagai aset, fungsi rupiah sebagai alat pembayaran, serta kewenangan lembaga yang mengatur perdagangan dan perpajakannya. “Di Indonesia, […]
-
Tekan Shortfall Pajak, DJP Akselerasi Pengawasan dan Pemeriksaan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) terus mengerahkan para petugas, khususnya account representative (AR), untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan sekaligus melakukan pemeriksaan di wilayah kerja masing-masing. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2026. “AR kami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya minta untuk dihabisin dalam 3 bulan […]
WA only