NEWS
-
Door to Door, Petugas Beri Edukasi dan Tagih Pajak Kendaraan ke WP
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggencarkan upaya sosialisasi sekaligus penagihan pajak secara door to door kepada wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Lubuk Linggau Hasan Basri menilai metode tersebut cukup efektif dalam memberikan edukasi serta menagih tunggakan pajak. Dengan metode door to door, dia meyakini wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya. “Door to door ini efektif, jadi kami optimis […]
-
Sengketa Pajak atas Penyerahan Jasa Keagenan di Luar Indonesia
Resume putusan peninjauan kembali (PK) ini merangkum pajak mengenai penyerahan jasa keagenan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Otoritas pajak menilai bahwa jasa keagenan bukan merupakan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan begitu, kegiatan penyerahan jasa keagenan yang dilakukan wajib pajak tetap harus dikenai PPN. Sebaliknya, wajib pajak berpendapat bahwa pihaknya memang melakukan […]
-
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Tak Berwenang Urus Pajak, Ini Batasannya
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Polri menegaskan bahwa personel Bhabinkamtibmas sama sekali tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi perpajakan, termasuk memungut, memeriksa, maupun menagih pajak. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sinergi […]
-
OPINI: Uang yang Sudah Pergi Tidak Bisa Dipaksa Pulang
Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang disahkan Juli ini membawa serangkaian insentif perpajakan yang cukup sig nifikan: pengurangan PPh badan hingga 100% bagi pelaku usaha sektor keuangan, pengurangan serupa bagi tenaga ahli asing, pengecualian status Subjek Pajak Dalam Negeri bagi pemegang golden visa, fasilitas PPN tidak dipungut, pengecualian PPnBM, hingga pembebasan bea masuk […]
-
Efek Larangan Rekam Penjelasan Petugas Pajak
Kebijakan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak yang melarang wajib pajak merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai sorotan. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut beleid tersebut, Ditjen Pajak mewajibkan kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan perekaman […]
WA only