Hipmi: Semua Sektor Usaha Terdampak Pandemi Harus Dibantu Pemerintah

Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19, semua usaha terdampak. Sehingga untuk membuat ekonomi kembali pulih, semua sektor harus dibantu agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar lagi.

“Tidak hanya UMKM, usaha-usaha besar juga perlu diperhatikan mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi dunia bisnis. Subsidi modal serta penundaan pembayaran kredit usaha sangat membantu ekonomi untuk dapat pulih,” ujar Maming dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2020).

Menurut Maming, bisnis bisa berjalan lagi dengan standar protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi. Untuk mendukung jalannya ekonomi new normal, perlu adanya dukungan pemerintah melalui insentif pajak.

“Kami sepakat untuk mendukung adanya upaya berdamai dengan pandemi Covid-19 ini agar perekonomian dapat kembali pulih dan jumlah karyawan yang di PHK tidak lagi bertambah. Oleh karena itu, kami meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menilai, pemerintah harus tepat sasaran dalam memberikan insentif pajak. Jika tidak, berapapun besarnya insentif tidak akan berdampak signifikan dalam memulihkan ekonomi.

“Kita konsen terhadap insentif perpajakan untuk para pengusaha di sektor-sektor yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 ini. Dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi makin dalam,” ungkapnya.

Menurutnya, fokus kebijakan pemerintah perlu menyasar kepada sektor riil. Pemerintah harus memastikan stimulus yang diinjeksi menciptakan efek berganda kepada roda ekonomi nasional. Seperti program Kartu Prakerja seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil.

“Selain insentif pajak, kita minta program Kartu Prakerja ditunda dengan dialihkan anggarannya ke bantuan langsung tunai (BLT) kepada korban PHK karena dampak pandemi Covid-19. Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang dirumahkan atau di PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi Covid-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak,” tuturnya.

Sumber : Beritasatu.com