Baru 10% Pekerja Punya Jaminan Pensiun, Pemerintah Perlu Atur Strategi

Pemerintah tengah mematangkan skema pelindungan jaminan pensiun bagi pekerja. Perbaikan perlu dilakukan mengingat baru sekitar 10% pekerja nasional yang memiliki program jaminan pensiun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memerinci, pada Januari 2022 terdapat 13,65 juta pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun dari total penduduk pekerja sebanyak 135,61 juta orang.

“Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kamis (21/7/2022).

Ida menambahkan, program jaminan sosial merupakan hal penting karena menjadi sumber penghidupan serta menunjang kesejahteraan pekerja saat masuk usia nonproduktif. Pemerintah, katanya, masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 40/2004.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengakui masih ada tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua. Di sisi lain, menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.

Manajer Program Pelindungan Sosial International Labour Organization (ILO) Jakarta Office Ippei Tsuruga menambahkan, program pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendala skema yang tumpang tindih.

“[Perlu] segera mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia,” katanya.

Sumber ddtc