Jakarta – Pemerintah Indonesia akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir pekan lalu. Harga bensin varian Pertalite naik hingga Rp10.000 per liter atau 30,7 persen dari harga sebelumnya. Sementara harga solar naik 32 persen menjadi Rp 6.800 per liter. Kenaikan itu berlaku sejak diumumkan.
Secara bersamaan, harga BBM RON92 atau Pertamax juga naik menjadi Rp14.500 per liter, 16 persen dari bulan sebelumnya, dan naik tajam hingga 60 persen dari tingkat akhir 2021, dengan memasukkan kenaikan harga sebelumnya sebagai pertimbangan.
Keputusan menyesuaikan harga bahan bakar bukan kejutan dan telah diisyaratkan dalam beberapa pekan terakhir karena tekanan fiskal meningkat akibat alokasi subsidi tinggi dan kompensasi kepada pemasok energi milik negara. Walaupun telah dilakukan penyesuaian harga, namun masih di bawah tingkat pasar.
Pemerintah juga berencana membatasi penjualan BBM bersubsidi berdasarkan atas ukuran mesin kendaraan, yang rinciannya akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang. Tujuannya ialah untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah walau tidak mudah untuk mengimplementasikannya.
Senior Economist DBS Eurozone, India, Indonesia, Radhika Rao mengatakan, pemotongan subsidi memang dibutuhkan dan penting dari dua sudut pandang.
Pertama, alokasi subsidi dan kompensasi ke BUMN terkait (Pertamina dan PLN) mencapai 16 persen dari total belanja tahun ini. Keterlambatan penyesuaian harga mungkin memerlukan tambahan Rp100-200 triliun (kenaikan 25 persen).
“Asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 telah dinaikkan dari USD 63 per barel menjadi di atas USD 100 dan kemungkinan akan bertengger di sekitar USD 105. Itu mengharuskan subsidi 2022 dinaikkan tiga kali sejak perkiraan awal yang dianggarkan, memperkecil selisih antara dana yang dibutuhkan dan sumber dana yang tersedia,” tutur dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berdasarkan catatan DBS Group Research, matematika fiskal 2022 dalam kondisi baik, dengan neraca fiskal Januari hingga Juli 2022 surplus 0,57 persen dari PDB jika dibandingkan dengan target yang dianggarkan setahun penuh, yaitu -4,85 persen.
Pendapatan total (21 persen secara tahunan) diuntungkan oleh pembukaan kembali ekonomi, pajak perusahaan (didorong oleh industri pengolahan), pemungutan non-pajak kuat, yang terdiri atas pendapatan berbasis sumber daya, dan penerapan Undang-Undang Pajak Harmonisasi (HPP), yaitu kenaikan PPN, pajak kripto, dan lain-lain.
Pengeluaran belanja menjadi lebih lambat karena keterlambatan belanja kementerian, sementara alokasi untuk subsidi dan program bantuan sosial meningkat untuk melindungi daya beli riil masyarakat.
Kondisi ini mendukung keyakinan pemerintah bahwa defisit fiskal 2022 dapat membaik menjadi -3,9 persen dari PDB (Rp732,2 triliun) jika dibandingkan dengan indikasi sebelumnya, -4,5 persen, dan yang dianggarkan, -4,85 persen. Perkiraan DBS Group Research untuk 2022 direvisi menjadi -3,5 persen dari PDB.
Hal penting adalah kenaikan harga BBM lebih mendukung keuangan 2023 ketimbang 2022. Kemenkeu memperkirakan subsidi dan pengeluaran kompensasi pada 2023 sebesar Rp337 triliun, turun dari Rp502 triliun pada tahun ini.
Partai Buruh dan serikat buruh dikabarkan bakal turun ke jalan untuk melakukan demo menolak kenaikan harga BBM. Rencananya demo itu bakal berlangsung di gedung DPR RI, Selasa (06/09/2022)
Sumber : liputan6.com
WA only
Leave a Reply