SITUBONDO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo menyita aset milik penanggung pajak berupa sawah seluas 1.677 meter persegi pada 28 September 2022 yang berlokasi di Dusun Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
Juru Sita KPP Pratama Situbondo Freddy Duana Surya Dharma mengatakan apabila utang pajak tak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan maka KPP bisa melakukan penyitaan. Aset wajib pajak disita untuk dijadikan jaminan pelunasan utang yang dimiliki wajib pajak.
“Penyitaan dilakukan dalam rangka upaya penagihan aktif. Wajib pajak yang kami sita asetnya ini memiliki usaha di bidang developer perumahan dan memiliki utang pajak sampai dengan Rp70juta,” katanya dikutip dari laman DJP, Minggu (23/10/2022).
Freddy menjelaskan penyitaan harus melalui serangkaian tahapan yang telah diatur berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Mula-mula, KPP akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa terlebih dahulu kepada penanggung pajak.
“Kami sudah mengawali penyitaan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran dan surat paksa, sampai akhirnya kami lakukan penyitaan. Konseling juga telah diberikan pada wajib pajak agar ia mau melunasi utangnya,” tuturnya.
Freddy menambahkan wajib pajak sebenarnya telah menyampaikan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak. Namun, wajib pajak tidak mampu untuk melunasi secara langsung dan memilih untuk mengangsur utang pajak.
“Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga yang bersangkutan memilih untuk mengangsur utang pajak. Oleh karena itu, aset wajib pajak tersebut kami sita sebagai jaminan angsuran utang pajak,” ujarnya.
Merujuk pada Pasal 9 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan.
Sumber : DDTCNews
WA only
Leave a Reply