JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pajak penghasilan (PPh) atas dana sponsorship yang diterima oleh wajib pajak badan dari orang pribadi yang tidak memiliki hubungan istimewa.
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015, pemberian sponsorship ini termasuk dalam jasa lainnya kategori jasa periklanan sehingga dikenakan PPh Pasal 23.
“Mengenai sponsorship ini erat hubungannya dengan jasa iklan. Oleh karena itu, silahkan gunakan PPh 23 dengan objek jasa yang dapat dilihat pada PMK 141/2015,” sebut DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, Minggu (27/11/2022)
Merujuk pada 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015, penghasilan atas jasa iklan dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Namun, apabila penerima imbalan sehubungan jasa lainnya tersebut tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) maka besaran tarif pemotongan menjadi lebih tinggi, yaitu 100% dari tarif normalnya.
DJP menjelaskan PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan jika pemotong merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Namun, apabila yang memberikan dana sponsorship adalah orang pribadi maka tidak ada unsur pemotongan atau pemungutan.
Artinya, wajib pajak badan yang menerima penghasilan akan mengakui penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan. Selain itu, dalam transaksi tersebut tidak ada kredit pajak karena tidak ada pemotongan yang dilakukan orang pribadi.
Pemberian sponsorship dari sisi pemberi penghasilan termasuk ke dalam kategori biaya promosi. Dalam ketentuan pajak, biaya promosi dapat dibebankan semuanya selama biaya yang dikeluarkan tersebut berkaitan dengan promosi produk.
Lebih lanjut, syarat agar pemberian dana sponsorship tersebut dapat dibebankan sebagai biaya adalah wajib pajak harus membuat daftar nominatif terkait dengan pengeluaran biaya promosi tersebut.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply