Senator Filipina Francis Escudero menyerukan pembebasan tarif listrik dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%.
Escudero mengatakan pembebasan PPN akan membuat tarif listrik lebih terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Dia pun telah mengajukan RUU Senat No. 2301 mengenai pembebasan PPN terhadap tarif listrik.
“Dengan memberikan keringanan, pemerintah dapat menurunkan biaya operasi industri dan bisnis, meredam inflasi, mendorong konsumsi rumah tangga, serta menggerakkan ekonomi,” katanya, dikutip pada Minggu (13/8/2023).
Escudero menuturkan pemerintah perlu lebih berfokus pada kebijakan yang memberikan multiplier effect besar bagi ekonomi. Dengan membebaskan tarif listrik dari PPN, ia meyakini aktivitas ekonomi masyarakat bakal ikut terdorong.
Dia menjelaskan RUU Senat No. 2301 akan mengubah beberapa ketentuan dalam UU Penerimaan Dalam Negeri. Meski demikian, usulan soal pembebasan tarif listrik dari PPN masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Komite Keuangan DPR.
Dalam RUU Senat No. 2301, pembebasan PPN diusulkan untuk penjualan listrik oleh perusahaan pembangkit, transmisi dan distribusi, dan koperasi listrik; serta layanan penerima waralaba utilitas listrik.
Tolak Penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor
Seperti dilansir pna.gov.ph, Escudero juga meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan soal pajak. Dia pun menegaskan tidak akan mendukung wacana pemerintah menyesuaikan tarif pajak kendaraan bermotor.
Usulan soal pembebasan tarif listrik dari PPN sebelumnya sempat disampaikan anggota DPR France Castro melalui RUU DPR No. 249.
Dia beralasan listrik menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dibebaskan dari PPN. Pengenaan pajak atas tarif listrik juga telah menambah beban bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
Menurut Escudero, pembebasan PPN akan membuat tarif listrik menjadi lebih murah bagi konsumen. Dia mengeklaim Filipina merupakan salah satu negara dengan biaya listrik tertinggi di Asia Tenggara.
Sumber : News.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply