Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat terdapat 122 perusahaan yang sejauh ini telah memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) industri kecil menengah (IKM).
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah memberikan fasilitas KITE kepada IKM sehingga dapat lebih mudah melakukan impor dan meningkatkan kapasitas produksi barang untuk ekspor.
“Bea Cukai memberikan dukungan UMKM untuk melakukan ekspor berupa program klinik ekspor dan fasilitas KITE IKM,” katanya, dikutip pada Kamis (14/9/2023).
Nirwala menuturkan perusahaan yang menerima fasilitas KITE IKM berasal dari berbagai bidang. Perusahaan tersebut biasanya membutuhkan bahan baku/penolong dari impor untuk kemudian diolah di dalam negeri dan hasilnya diekspor.
Melalui PMK 110/2019, pemerintah mengatur pemberian fasilitas KITE IKM. Fasilitas tersebut berupa pembebasan bea masuk dan PPN/PPnBM tidak dipungut yang diberikan untuk IKM yang mengolah, merakit, atau memasang bahan baku yang hasil produksinya untuk diekspor.
Kriteria Penerima Fasilitas KITE IKM
Kriteria utama penerima fasilitas KITE IKM ialah industri kecil atau industri menengah. Industri kecil berarti nilai investasinya sampai dengan Rp1 miliar atau kekayaan bersih Rp50 hingga Rp500 juta atau hasil penjualan Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
Kemudian, kriteria industri menengah, yaitu memiliki nilai investasi Rp1 hingga Rp15 miliar atau kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau hasil penjualannya Rp2,5 hingga Rp50 miliar.
Selain itu, kriteria mendapatkan fasilitas KITE IKM lainnya ialah usaha ekonomi produktif yang melakukan kegiatan olah rakit pasang, memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk minimal selama 2 tahun, bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan, serta bertanggung jawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.
“Kalau perlu bahan baku dan nanti memang untuk diekspor, bisa pakai fasilitas KITE,” ujar Nirwala.
Sumber : News.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply