Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai bahwa digitalisasi perpajakan menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia.
Ia mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan sistem pembayaran pajak yang lebih sederhana untuk mendorong masyarakat lebih taat pajak. Hal tersebut akan meningkatkan rasio pajak
“Pajak ruwet, coba bikin pajak simple pasti orang akan mau [bayar pajak], apalagi digitalisasi,” kata Ganjar dikutip dari Antara, Selasa (12/12/2023).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam arti sebesar 10,39 persen pada 2022.
Pernyataan tersebut merupakan respons Ganjar setelah ditanya soal solusi untuk rasio pendapatan pajak yang masih rendah. Mantan Menteri Perdagangan RI yang juga seorang pengusaha, Gita Wirjawan juga menyampaikan bahwa rasio pajak Indonesia presentasenya masih sangat sub optimal di bawah 10 persen.
Perlu Lembaga Khusus di Bawah Presiden
Selain itu, menurut Ganjar perlu ada lembaga khusus di bawah presiden langsung, yang didirikan untuk mengelola penerimaan pajak negara.
“Misalnya sekarang rasanya urusan penerimaan pajak negara dan bukan pajak itu tidak lagi itu diurusi oleh dirjen. Itu seharusnya diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung,” terangnya.
Saat ini pemerintah tengah melaksanakan reformasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan pada pertengahan 2024 atau saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan (core tax) dijalankan.
Ia melaporkan bahwa proses pemadanan NIK menjadi NPWP terus berjalan, yang mana per 22 November 2023 terdapat 59,3 juta NIK wajib pajak yang sudah dipadankan menjadi NPWP atau sebesar 82,4 persen dari 72 juta wajib pajak.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Indonesia Mimpi Jadi Negara Maju 2045, Ganjar Pranowo: Ekonomi 7% Jangan Ditawar!
Bakal capres Ganjar Pranowo dan bakal cawapresnya akan mendaftarkan diri sebagai paslon capres-cawapres, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis (19/10/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkap syarat penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Dia menekankan pada tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo dihadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dia pun mengajak para pengusaha itu untuk terlibat dalam meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita di 2045 mau benar- benar menjadi negara maju, (pertumbuhan ekonomi) 7 persen jangan ditawar pertumbuhannya. Caranya bagaimana? Ayo, minimal kalau gitu, 8 (persen perutumbuhan ekonomi) boleh,” ujarnya dalam Dialog Apindo Capres 2024, di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia menjelaskan, guna mengerek pertumbuhan ekonomi tersebut, setidaknya ada 2 hal penting. Pertama, soal ekonomi digital. Kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
Poin selanjutnya, adalah soal industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Konsepnya adalah biaya rendah, regulasi yang mudah serta buruh tak gelisah.
“Maka kalau kita bicara, kita mau tumbuh ekonomi 7 persen itu kalau industriliasasinya bernilai tambah, dan investasi ini membuka lapangan kerja. Tugas kami adalah menyiapkan SDM yang baik,” ungkap Ganjar.
“Termasuk didalamnya nanti kami punya satu program bahaimana caranya biar si miskin itu juga bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa melompat dengan pendidikan. Jangan ditawar pendidikan gratis ini, jangan pernah ditawar berapapun,” tegasnya.
Ganjar Pranowo Pamer Cara Genjot UMKM Naik Kelas
Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (7/12/2023). (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)
Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkap upaya yang pernah dilakukannya untuk meningkatkan kelas UMKM. Hal ini dijalankan usai dia mengantongi sejumlan inti permasalahan yang dihadapi.
Ganjar mengatakan, permasalahannya mulai dari pengetahuan atas produk yang dibuat. Lalu, cara pengemasan hingga metode pemasaran. Masalah lainnya, ditemukan terkait akses permodalan bagi UMKM.
“Lagi-lagi saya contohnya Bank Jateng setelah menurunkan (suku bunga KUR UMKM) itu. Kita buat skema-skema banyak pak,” kata dia dalam Dialog Apindo Capres 2024, di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Ganjar menerangkan, pertama, dia menjalankan program Mitra Jateng 25. Ini memberikan akses modal berupa pinjaman dengan nilai maksimal Rp 25 juta untuk UMKM.
Kedua, ada kredit khusus untuk perempuan. Besaran bunganya dipatok sebesar 2 persen dalam satu tahun. Ganjar menyebut, modal kerja harian dari UMKM berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.
Sumber : Liputan6.com
WA only
Leave a Reply