Kenapa NIK Harus Dipadankan dengan NPWP? Begini Penjelasan Ditjen Pajak

Kenapa NIK Harus Dipadankan dengan NPWP? Begini Penjelasan Ditjen Pajak kepada para wajib pajak.

Banyak pertanyaan kenapa Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dipandankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Apa yang terjadi jika NIK dan NPWP tidak dipadankan? Apa ada konsekuensi yang akan diterima?

Simak penjelasannya berikut ini.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat yang masuk kategori wajib pajak (WP) untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya mempermudah proses administrasi perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK akan dijadikan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.

Namun, batas waktu pemadanan NIK dengan NPWP telah diundur hingga 1 Juni 2024 untuk memberikan kesempatan lebih bagi wajib pajak melakukan pemadanan.

Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa ada konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Konsekuensinya meliputi kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan, seperti dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).

“Apabila sampai dengan batas waktu pemadanan NIK-NPWP wajib pajak belum melakukan pemadanan, wajib pajak akan mengalami kesulitan,” ujar Dwi dikutip dari Kontan, Minggu (3/12/2023). 

Proses Pemadanan NIK dan NPWP Online
Pemadanan NIK dan NPWP dapat dilakukan secara online oleh wajib pajak melalui laman resmi Ditjen Pajak di www.pajak.go.id. Proses ini mudah dan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Buka situs www.pajak.go.id dan pilih opsi login.

Masukkan 16 digit NIK, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login.

Tunggu hingga masuk ke halaman profil.

Bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan login dengan NIK, ada alternatif lain:

Buka www.pajak.go.id dan pilih login.
Ketikkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.

Pilih menu profil dan masukkan NIK sesuai KTP.

Lakukan validasi NIK dan ubah profil.

Logout dan login ulang dengan NIK dan kata sandi yang baru saja digunakan.

NIK yang sudah tercantum di menu profil menandakan bahwa NIK sudah di-update dan bisa dipakai di www.pajak.go.id.

Hingga saat ini, telah ada 59,3 juta wajib pajak yang telah melakukan validasi, yang mencakup 82,4 persen dari total 72 juta wajib pajak yang tercatat di sistem Ditjen Pajak.

Dengan batas waktu yang diperpanjang, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan pemadanan NIK dan NPWP mereka.

Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan pajak dan memudahkan akses layanan perpajakan, yang pada akhirnya akan mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan di Indonesia.

Sumber : Bangka.tribunnews.com