Otoritas Ini Perluas Produk Sanitasi Perempuan yang Bebas PPN

Pemerintah Inggris mengumumkan perluasan produk sanitasi perempuan yang memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penghapusan produk sanitasi dari pungutan PPN menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Insentif ini pertama kali diberikan pada 1 Januari 2021.

“Perluasan produk sanitasi wanita yang bebas PPN, termasuk celana menstruasi, akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024,” sebut pemerintah Inggris, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Pembebasan produk sanitasi perempuan dari PPN menjadi salah satu kebijakan yang diambil setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebelumnya, produk sanitari perempuan hanya memperoleh pengurangan tarif pajak.

Pada 2021-2023, pembebasan PPN berlaku untuk produk sanitasi perempuan yang konvensional seperti tampon dan pembalut. Berkat pembebasan PPN, industri produk sanitari wanita diklaim telah berkembang dalam 2 tahun terakhir.

Misal, munculnya inovasi celana menstruasi yang dapat digunakan berulang kali. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan produk celana menstruasi termasuk dalam cakupan barang yang dibebaskan PPN.

“Kebijakan ini akan memberikan manfaat yang lebih kuat kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak perempuan, termasuk penyandang disabilitas yang kesulitan memakai produk menstruasi konvensional seperti tampon dan pembalut,” jelas pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kebijakan pembebasan produk sanitasi dari PPN melalui komunikasi dengan kelompok wajib pajak. (rig)

Sumber : News.ddtc.co.id